20 Nov 2013 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama menerima Pedagang Bendungan Hilir

Ketua DPR RI DR H Marzuki Alie & Sutan Hadiri Tabligh Akbar Kaum Ibu Deli Serdang.

Percut Setuan (           )

            Ketua DPR RI Dr Marzuki Alie beserta Isteri  bergabung dengan sepuluh ribuan  Kaum Ibu pengajian  Akbar Kabupaten Deli Serdang binaan  Ketua TP PKK Ny Anita Amri Tambunan dalam rangkaian menyambut    Muharram tahun 1435 Hijiriah, yang juga dihadiri Bupati Drs H Amri Tambunan, Anggota DPR RI Komisi VII Ir  Sutan Batoegana Siregar,Ketua PW NU Sumut  Ashari Tambunan,anggota DPRD Deli Serdang  H Rahmadsah SH, Pimpinan SKPD,para Camat se Kabupaten Deli Serdang  dan undangan lainnya. Juam’at (15/11) di lapangan bolakaki  Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan.

            Tabligh Akbar  menyambut  Muharram Tahun 1435 H   yang diawali dengan zikir bersama dan  pembacaan ayat suci Alqur’an ini   dihadirkan penceramah  Al Ustadz  Irman Yusuf, dengan mengusung Thema      “ Dengan semangat Muharram kita tingkatkan kebersamaan antar umat beragama menuju masyarakat yang  religius dan sejahtera”

               Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan menyampaikan terimakasih  atas kehadiran Ketua DPR RI DR H Marzuki Ali  ditengah-tengah kaum ibu di Kabupaten Deli Serdang,melihat secara dekat melihat  kehidupan masyarakat di daerah ini tentu menunjukkan  betapa besar perhatiannya  yang tentu menjadi  pemberi semangat bagi memperkokoh kebersaman  yang menjadikan  modal besar  bagi  kelanjutan pembangunan  daerah ini.

               Kita patut merasa bangga melihat kebersamaan yang kokoh  dalam ikatan persaudaraan dan jalinan kasih sayang  ditengah-tengah  kaum ibu, disertai pula  dengan kedekatannya  dengan Allah SWT  yang ditunjukkan  pada  acara  tabligh akbar dan zikir bersama ini, tentu   kekuatan ini akan mampu    menghadapi  berbagai tantangan kehidupan  yang semakin kompleks sejalan dengan  era  globalisasi yang  berdampak kepada terjadinya  berbagai tindakan yang menyimpang, seperti  kekerasan,pitnah, hujat menghujat kesemua yang kesemuanya  dilakukan  tanpa ada merasa bersalah.

              Sementara  Ketua DPR RI DR   H Marzuki Ali mengatakan , dengan memasuki  tahun 1435 Hijiriah ini diharapkan dapat membawa berkah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kehidupan  kita  kedepan  harus  mengalami perubahan untuk maju ,tidak  holeh biasa-biasa saja karena Allah telah   membimbing kita untuk selalu menjadi orang-orang yang beriman dan  tidak tergolong orang  yang merugi,  berani menegakkan  kebenaran dan keadilan, jangan suka  menebar fitnah yang dapat menghalangi kita masuk keadalam surga.     

              Ceramah  Alustadz Irfan Yusuf menguraikan makna memasuki  tahun baru Hijriah  yang dapat dijadikan  sebagai  sarana intropeksi diri untuk hijrah kepada yang lebih baik, demikian juga  dalam    kehidupan keseharian kita hendaknya  dapat  memberi  manfaat kepada orang lain,  seperti hidupnya   lebah yang selalu dicontohkan sebagi mahluk yang bermanfaat bagi kehidupan sekitarnya , setiap bersarang  ia  meninggalkan madu, tidak merusak dan mengganggu lingkungan sekitarnya , mencari makan  dari sari  bunga yang  bersih,  dan tidak menggagu mahluk lain  tetapi berani membela diri jika  ada yang mengganggunya.   

Bpk Jokowi mengunjungi pasar Blok G Tanah Abang

http://www.youtube.com/v/kfRudfdir0k?autohide=1&version=3&autoplay=1&attribution_tag=UuG86W3egVgpTM7zfazMLA&feature=share&showinfo=1&autohide=1

http://www.youtube.com/user/dimensinet (Canel video terBaru)http://www.youtube.com/user/MrLovemata (Canel video Lama)https://twitter.com/LoVeMaTaMohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Sang Perisai Anti Korupsi

http://www.youtube.com/v/3vkG4S1D32o?version=3&autohide=1&autohide=1&feature=share&showinfo=1&autoplay=1&attribution_tag=Q6jCGGcKzHpdgj4MYF4Atg

Provokasi Media terhadap Mendagri , Ahok dan FPI

27 Okt 2013 Gub Bpk. Jokowi Menghadiri Acara Jakarta Marathon 2013

http://www.youtube.com/user/dimensinet (Canel video terBaru)http://www.youtube.com/user/MrLovemata (Canel video Lama)https://twitter.com/LoVeMaTaMohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih

Ahok Raih Penghargaan Bung Hatta 2013

Pemimpin muda harus punya cara, menggikis buruknya kebiasaan lama, mengubah watak kekuasaan, dari mental raja menjadi sejenis pelayan.
Pejabat yang ingin menyenangkan semua, tak akan bisa mengubah apa-apa.
Galak demi membela rakyat lemah, marah karena menyelesaikan masalah.
Menampilkan contoh nyata, melawan kepentingan privat yang menggila.
Rakyat tidak bodoh dan tuli, mereka tahu siapa pemimpin yang peduli.

Jokowi Nyaman dan Kompak dengan Wakilnya Ahok

Ahok Menerima Ketua dan Pengurus IWAPI DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama :Kesaksian Seorang Tokoh Anti Korupsi

Membanding Cara berpikir Jokowi Ahok dengan Lee Kuan Yew

http://www.youtube.com/user/dimensinet (Canel video terBaru)http://www.youtube.com/user/MrLovemata (Canel video Lama)https://twitter.com/LoVeMaTaMohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih

Uploaded videos (playlist)

Jokowi Ahok Menerima PT Sido Muncul

Ahok: Mau Pensiun Mau Naik Pangkat masa Mesti Nyogok

Ahok: Kalau ada yang mau bayar calo mah bodoh banget, sudah tahu kan DKI...

Ahok Menerima Yayasan Alzheimer Indonesia

Jokowi ke Padang, Ahok Joget dangdut di Monas

Jokowi ke Padang, Ahok Joget dangdut di Monas

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Wawancara dengan Metro TV

Asyik! Pemerintah Gratiskan Biaya Pembuatan KTP

Jakarta - Pemerintah bebaskan biaya administrasi kependudukan. Aparat yang masih memungut biaya diancam dengan pidana 2 tahun.

Masyarakat kini tak perlu risau lagi dengan pungutan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri telah sepakat menggratiskan seluruh biaya administrasi kependudukan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

"Semua gratis. Itu sudah disepakati bareng dalam pembicaraan di komisi, tinggal diketok di paripurna," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo di DPR Selasa (9/7/2013).

Selain pembebasan biaya, RUU Adminduk juga mengalami beberapa perubahan signifikan. DPR memastikan pemberlakuan azas stelsel aktif pemerintah dalam pendataan penduduk. Azas ini mewajibkan pemerintah mencari penduduk tanpa surat kependudukan dan membuatkannya sekaligus.

Pencatatan oleh negara adalah hak konstitusional. Makanya seluruh warga harus mendapat surat administrasi kependudukan. Arif memastikan, anak di luar nikah juga mendapat akta kelahiran yang sama dengan anak sah.

"Jadi janji kepala daerah untuk menggratiskan biaya KTP dan lainnya tidak berlaku lagi," selorohnya.

RUU baru ini justru mengancam pengenaan biaya dengan pidana. Salah satu pasal menyebutkan penarik biaya diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya dua tahun atau denda seberat-beratnya Rp 25 juta.

Saat Jokowi-Basuki Blusukan di Monas…

Ahok.Org – Setelah memberikan tumpeng kepada warga, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sabtu (22/6/2013) malam berjalan menuju Monumen Nasional.

Di sana, mereka berdua akan memeriahkan panggung utama yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta. Untuk menuju panggung utama, ternyata Jokowi-Basuki tak langsung menuju lokasi.

Mereka justru mencari jalan memutar menuju panggung utama. Padahal panggung utama sudah dekat berada di depan mata. Keberadaan Jokowi dan Basuki menjadi pusat perhatian di sepanjang Monas.

Para pengunjung Monas berlomba-lomba mendekati orang nomor satu dan dua di Ibu Kota. Selain bersalaman, mereka juga berlomba untuk berfoto bersama Jokowi-Basuki. Para rombongan Jokowi-Basuki, yang terdiri dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, abang none, wartawan, dan pengawal pun harus ikut berlari mengejar langkah Jokowi-Basuki yang cepat.

Finalis None Jakarta yang menggunakan sandal hak tinggi pun harus bersusah payah mengikuti ‘blusukan’ Jokowi.

Salah seorang warga, Mutia (23) yang berasal dari Makassar mengaku sengaja datang ke Monas untuk menikmati pesta rakyat yang selama ini diimpikan warga. “Saya baru lima bulan di Jakarta. Sengaja datang ke Monas karena ingin menikmati pesta rakyat ala Pak Jokowi,” kata Mutia.

Sementara itu, Julaika (24), seorang warga asal Madiun, Jawa Timur, sengaja datang ke Monas untuk melihat Jokowi. Ia merasa aura calon presiden ada di dalam diri Jokowi. Julaikah senang karena ia mendapat salam dari Jokowi.

“Senang banget akhirnya saya bisa melihat langsung calon presiden ideal saya,” ujarnya polos. [Kompas.com]

Jokowi-Basuki Dikerjai Deddy Corbuzier

Ahok.Org – Setelah acara tumpengan di depan Balaikota Jakarta pukul 21.00 WIB Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyempatkan diri mengunjungi panggung utama di sisi tenggara Monas (Gambir). Panggung utama terebut dimeriahkan oleh band Kotak, Bondan Fade2Black, Opera Van Java, Soimah dan Omas.

Rombongan Jokowi dan Ahok naik ke atas panggung dan menyapa warga yang menikmati hiburan musik dan komedi yang dibawakan beberapa artis dan band Ibukota. Mantan Wali Kota Solo itu mengaku membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai Monas. Hal ini disebabkan banyaknya warga yang datang dan memenuhi pelataran Monas saat rombongan Gubernur datang ke panggung Gambir. “Di Monas luar biasa. Saya tadi berjalan ke sini butuh waktu 1 jam jalan kaki,” ujar Jokowi di Monas, Sabtu, 22 Juni 2013.

Dalam sambutannya, Ia mengajak masyarakat membangun Jakarta dan bersama-sama untuk memajukan kota. Dimulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya bukan di kali atau selokan. Sehingga kehijauan, keamanan, dan kebersihan lingkungan Jakarta dapat terjaga dengan baik.

“Gotong royong bersama-sama. Menjaga kebersamaan. Jangan sampai antar kampung ada perselisihan karena kita warga Jakarta yang ingin menjadi contoh daerah lain di seluruh Indonesia. Warga Jakarta tidak ada gesekan,” kata Jokowi.

Setelah itu, giliran Deddy Corbuzier mengisi acara dengan memberikan pertanyaan kepada Jokowi dan Ahok. Penampilan ketiga figur publik tersebut di atas panggung membuat penonton tertawa terus. Kedua petinggi DKI ini bergantian menjawab pertanyaan Deddy, seperti acara yang sering ditampilkan salah satu televisi Swasta Nasional.

“Mendingan dimarahi Pak Jokowi, atau dimarahi istri?” kata Deddy kepada Ahok. Ahok menjawab. “Mending dimarahi Pak Jokowilah, daripada dicuekin istri,” kata Ahok yang disambut tawa penonton.[Tempo.co]

Dibujuk Jokowi Pindah ke Rusun, Warga Pulogadung Menolak

Sukma Indah Permana - detikNews

Jakarta - Warga Kampung Srikandi, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur digusur atas eksekusi pengadilan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mendatangi ratusan pengungsi itu menawarkan rusun sebagai tempat tinggal mereka. Sayangnya, tawaran itu ditolak warga.

Berdasarkan pantauan, Rabu (29/5/2013), Jokowi mendatangi Kali Cipinang tempat sekitar 540 jiwa mengungsi. Jokowi sempat membagikan alat sekolah dan berdialog dengan warga.

"Yang kita tawarkan rusun tapi warga minta ganti. Saya bukan PT swasta. Tadi lihat sendiri kan tidak mau rusun," kata Jokowi kepada wartawan.

Berikut dialog Jokowi saat penawaran rusunnya ditolak warga:

Jokowi: "Itu kan masalah hukum, saya sebagai gubernur hanya bisa menawarkan solusi rumah susun. Daripada di sini, lebih baik di rusun"

Kamto: "Kami enggak mau, kami minta setelah digusur kami mendatkan ganti yang sesuai dengan kami yang miliki sebelumnya. Di situ kan masih bayar kalau di rusun,"

Jokowi: "Bayarkan Rp 150.000 per bulan. Saya bisanya memberi alternatif ini. Tadi siang saya sudah dapat lima puluh (unit). Makanya saya ke sini. Kalau masalah eksekusi pengadilan saya enggak bisa ikut-ikut. Saya sudah ketemu pak Probosutedjo dua kali, tapi gimana beliaunya enggak mau,"

Ningsih (50): "Saya nggak mau rusun pak. Masih harus bayar dan lokasinya jauh dari sekolah anak-anak,"

Jokowi: "Ya bu saya sudah tahu. Saya sudah punya gambar rumah bapak ibu. Saya sudah usahakan ketemu Pak Probo tapi ga tembus,"

Berdasarkan informasi, tanah yang ditempati warga adalah milik pengusaha Probosutedjo. Pengadilan memutuskan untuk mengeksekusi lahan tersebut untuk segera dikosongkan. 

Jokowi: April Ini Momen Penting Bangun MRT

Ahok.Org – Rencana pembangunan moda transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit(MRT) terus mencuat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengungkapkan optimismenya bahwa pada bulan ini, April 2013, menjadi momentum penting pembangunan tersebut.

Mantan Wali Kota Surakarta itu menyampaikan, dalam satu pekan ini semua dokumen yang diperlukan ditargetkan selesai, yakni dokumen mengenai pemenang tender dan penuntasan pembebasan lahan di sekitar Fatmawati, Jakarta Selatan.

“Minggu-minggu ini rampung (dokumennya),” kata pria yang biasa disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Sebelumnya, Jokowi mengaku menghabiskan akhir pekan untuk bertemu beberapa pihak yang memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian MRT di Singapura. Jokowi berangkat ke Singapura bersama direksi PT MRT Jakarta, Asisten Gubernur Bidang Pembangunan Wiryatmoko, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani. Selama berada di Singapura, Jokowi bertemu sejumlah pihak yang telah sukses membangun dan mengoperasikan MRT. Jokowi mengaku banyak menerima nasihat, masukan, dan informasi penting terkait rencana membangun MRT di Ibu Kota.

“Di sana kami minta beberapa pihak untuk jadi advisor (penasihat) kami, soalnya bulan ini sudah mau kami putuskan, mau kami mulai,” ujarnya.

Untuk diketahui, mengenai pembiayaan megaproyek MRT, pemerintah pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA), tidak berkeberatan dengan komposisi investasi tersebut. Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer) dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).[Kompas.com]

Basuki Tidak Tolak Bank Dunia, tetapi Tak Mau Didikte

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI akan membatalkan pinjaman World Bank (Bank Dunia) untuk melaksanakan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Hal itu disebabkan pinjaman lunak yang diberikan Bank Dunia hanya sebesar Rp 1,2 triliun dan akan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun.

“Prinsipnya kita kan bukan mau menolak, tapi juga tidak bisa Bank Dunia mendikte kita,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Menurut Basuki, syarat dan mekanisme yang ditawarkan Bank Dunia sangat rumit dan cenderung mendikte Pemprov DKI sehingga justru merusak sistem negara ini. Proyek JEDI merupakan proyek pengerukan saluran drainase sungai di 13 sungai Jakarta. Pengerukan itu disertai pula dengan pemasangan sheet pile (dinding turap) dan cukup selesai dalam kurun waktu dua tahun sehingga tidak perlu pinjaman sampai lima tahun.

Basuki mengatakan, Pemprov DKI bisa saja menerima pinjaman itu, tetapi dengan syarat dan mekanisme yang harus diubah. Kalau masih tetap menggunakan syarat dan ketentuan lama, Basuki menilai lebih baik Pemprov DKI menggunakan dana sendiri. Ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bisa menjamin untuk menurunkan 100 sampai 200 alat berat di semua sungai Ibu Kota dengan menggunakan uang suku dinas masing masing wilayah.

“Uang suku dinas rata-rata Rp 50 miliar, kemungkinan bisa terkumpul Rp 120 miliar untuk membeli alat berat di 12 sungai. Makanya, sorry sajalah, itu kata Pak Gubernur,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Hingga kini, kontrak kerja sama pemberian pinjaman dengan Bank Dunia itu masih dalam tahap prakualifikasi sehingga belum menemui kesepakatan. Evaluasi kontrak yang dilakukan World Bank, kata Basuki, belum rampung karena terkendala beberapa hal. Salah satu problemnya adalah BUMN mana yang akan menjadi kontraktor proyek JEDI. Hal inilah yang menyebabkan surat persetujuan pemberi pinjaman belum bisa dikeluarkan atau no objection letter (NOL).

“Belum turun pinjamannya, makanya Kementerian PU juga kesal, kok. Jadi saya bilang saja, ‘Kalau begitu caranya, kita bilang batalkan saja deh.’ Karena, untuk menyelesaikan mengeruk sungai itu di bawah lima tahun selesai kok, paling dua tahun saja. Kalau lima tahun, kita bayar kreditnya lebih panjang,” kata Basuki.

Proyek JEDI digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 2008 dengan tujuan menanggulangi banjir. Realisasi proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank.

Pengajuan pinjaman ke World Bank sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2008. Namun, karena hambatan birokrasi, realisasinya baru terjadi tahun 2012. Untuk mengerjakan proyek JEDI, dibutuhkan anggaran total sebesar 190 juta dollar AS. World Bank memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Tender proyek JEDI pun telah berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan, termasuk dari Korea, Cina, India, dan Taiwan. Jika selesai,  proyek ini diprediksi dapat mengurangi banjir sekitar 30 persen titik banjir Jakarta.[Kompas.com]

Jokowi: Pergerakan Ekonomi Jakarta Ada di Tanjung Priok

Ahok.Org – Ground breaking pembangunan Terminal Penumpang Nusantara Pura II Kalibaru menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat memperlihatkan pergerakan ekonomi Jakarta.

Jokowi sendiri hadir untuk mendampingi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa Menteri Kabinet Jilid II.

Menurut Jokowi, hampir 70 persen pergerakkan ekonomi di Jakarta melewati Pelabuhan Tanjung Priok.

“Artinya pergerakan ekonomi di sini (Tanjung Priok), di Jakarta, ke depan kelihatan. Loncatnya akan sejauh mana, karena hampir 70 persen itu lewatnya di Tanjung Priok,” kata Jokowi usai mendampingi RI 1 dalam peresmian acara tersebut.

Jokowi mengatakan, masalah yang terjadi di tempat tersebut adalah kurangnya akses menuju ke sana, sehingga diperlukan jalan akses tersebut.

“Pelabuhan ini sangat mendukung pergerakan ekonomi di Jakarta maupun di Indonesia,” katanya.

Jokowi pun mengatakan, dukungan dari Pemprov sendiri terhadap hal ini yang sudah dilakukan adalah menjembatani jalan akses menuju Tanjung Priok tersebut.

Ground breaking proyek pembangunan Terminal NewPriok Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC.

Di tahap 1 ini, pembangunan terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pembangunan tersebut dilakukan di atas lahan seluas 195 hektar dengan penambahan kapasitas 4,5 juta TEUs peti kemas serta 9,4 juta m3 produk minyak dan gas.[Beritasatu.com]

BTP Tutup Bulan Dana PMI 2012

Posted by sak on March 22, 2013

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sore ini menutup bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2012 Provinsi DKI, di Balai Agung, Balaikota DKI.

Menurut Ahok, Pemprov DKI sangat berterima kasih sekaligus mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dan mensukseskan bulan dana PMI tahun 2012.

“Saya menyampaikan ucapan selamat dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dan mensukseskan kegiatan bulan dana PMI tahun 2012,” kata Ahok, di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Selain Ahok, hadir pula dalam acara tersebut Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Rini Sutiyono dan segenap jajaran pengurus PMI se-DKI Jakarta.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Bulan Dana PMI tahun 2012 Tingkat Provinsi DKI Jakarta, Wiryatmoko, menyatakan bulan dana PMI Jakarta tahun 2012 telah memperoleh dana sebesar Rp17.266.555.070 mengalami kenaikan sebesar 16,53 persen dari tahun sebelumnya, yaitu Rp14.818.152.355.[Sindonews]

Basuki Harap RS Tak Salah Input Biaya Pengobatan KJS

Ahok.Org – Untuk mempermudah penghitungan biaya rumah sakit yang ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS), sebanyak 500 petugas dari 100 rumah sakit di Jakarta telah dilatih menggunakan sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBG’s). Melalui sistem ini, rumah sakit diharapkan tidak lagi salah dalam melakukan input pembayaran pengobatan pasien KJS.

“Jadi, jangan memperdebatkan nilainya dulu, yang penting sistem tagihannya. Setelah 2-3 bulan, akan ada evaluasi, nanti baru kita tahu biaya pokok dari rumah sakit yang melaksanakan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Hotel Lumire, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Ia mengatakan, sistem ini akan digunakan sebagai dasar pengajuan klaim rumah sakit, puskesmas, dan semua penyedia pelayanan kesehatan yang akan diaplikasikan untuk masyarakat miskin di Ibu Kota. Melalui sistem itu, rumah sakit akan lebih diuntungkan. Basuki mengatakan, pada dasarnya, prinsip tersebut dapat menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tetapi mendapatkan fasilitas sebanyak mungkin dan akan diaplikasikan kembali kepada warga Jakarta.

Sistem INA-CBG’s dibuat berdasarkan kerja sama Pemprov DKI dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) serta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI). Basuki mengatakan, Pemprov DKI pasti akan membayar tagihan asalkan sesuai dengan sistem yang berlaku. “Berapa pun pasti akan dibayar, asal jangan macam-macam. Karena, kalau ada yang tidak sesuai, tapi tetap dimasukkan, sistemnya pasti menolak,” kata Basuki.

Sistem itu baru akan dimulai pada awal April mendatang. Basuki menjelaskan, ketika DKI masih menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), semua pihak bebas menagih dan membayar klaim biaya kesehatan. Mekanisme untuk mendapatkan Jamkesda juga cukup panjang sehingga membuat masyarakat sulit menikmati jaminan dasar kesehatan.

Basuki mengatakan, saat ini sistem pelayanan kesehatan di Ibu Kota lebih maju dari Jamkesda karena DKI akan memiliki komite medis antara Pemprov DKI dan rumah sakit. “Selain itu, juga akan ada audit medis. Jadi, apabila ada pembayaran yang tidak masuk akal, komite medis akan memutuskan,” kata Basuki.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengatakan, sistem INA-CBG’s dapat mengetahui berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu penyakit. Akan ada grup penyakit yang secara standar tersistem dari penanganan, obat yang disediakan, dan semacam uji-uji laboratorium. Dien mengatakan, sistem ini bisa lebih menguntungkan bagi dokter dan rumah sakit karena setiap tindakan, yang masih ada dalam paket, sudah pasti dihitung.

“Misalnya, sakit DBD, tifus, masuk rumah sakit, bisa tahu perhitungan biaya untuk laboratorium, obat, dan lainnya. Jadi, dibuat paket-paket yang dihitung sesuai dengan grup penyakit. Kalau ada tindakan di luar, harus ada persetujuan komite medis,” kata Dien.[Kompas.com]

Basuki Buka Pelatihan Sistem Pola Pembayaran KJS

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Jumat (22/3/2013) pagi ini memulai aktivitasnya dengan membuka sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit swasta se-DKI yang bekerjasama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Berdasarkan pantauan, Basuki hadir di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan seragam adat khas Betawi. Dalam acara yang juga dihadiri 500 peserta dari 90 RSUD dan RS swasta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengatakan, pelatihan tersebut sebagai salah satu upaya dalam memerbaiki sistem KJS di Ibu Kota.

“Pelatihan ini sebagai upaya perbaikan dalam rangka memerbaiki sistem KJS. Kerjasama Pemprov dan PT Askes yang akan dimulai pada 1 April dengan menggunakan pola pembayaran nasional,” kata Dien Emmawati saat memberikan sambutan di Hotel Lumire Jakarta Pusat. Sehingga, dalam pelatihan itu klaim RS dapat terlaksana 12 hari kerja.

Dien juga mengharapkan pihak rumah sakit dapat secara benar menggunakan KJS dengan baik dan benar dan tidak ada lagi kasus pasien yang ditolak dalam penggunaan KJS. Untuk perbaikan sistem rujukan, Pemprov DKI telah bekerjasama dengan FK UI dan RSCM dalam pembuatan Pergub pelaksanaan sistem online dan untuk pelaksanaan pelayanan call centre119.

Dalam acara yang memiliki tema pelatihan INA CBG’s dalam mendukung BPJS 2013 Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan menuju Jakarta Baru ini juga dihadiri oleh Suku Dinas Kesehatan DKI. Setelah menghadiri acara tersebut, rencananya Basuki juga akan menerima HKBP di ruang kerjanya, menutup bulan dana PMI di Balai Agung, pada pukul 14.00 WIB, memimpin rapat pembangunan fly over dan underpass pada pukul 15.30 WIB dan akan menerima Dirlantas Polda Metro Jaya.[Kompas.com]

APBD DKI 2013 – Lembar Ketiga (Dinas)

Ahok.Org - Berikut Daftar APBD DKI JAKARTA 2013 (lembar Ketiga) untuk Per Dinas

DINAS KEBERSIHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
DINAS KEPENDUDUKAN Dan PENCATATAN SIPIL
DINAS KESEHATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DINAS PELAYANAN PAJAK
DINAS PEMADAM KEBAKARAN Dan PENANGGULANGAN BENCANA
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PERINDUSTRIAN Dan ENERGI
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA
DINAS SOSIAL
DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
DINAS TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRASI

BTP: JANGAN POLITISASI PEMBANGUNAN JAKARTA

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta agar tidak mengaitkan urusan pembangunan di Jakarta dengan partai politik. Sebab kepentingan parpol dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembangunan beda haluan.

“Kepentingan parpol soal dukung mendukung itu sudah menjadi hal yang wajar. Tapi, untuk membangun Jakarta, kepentingan politik terpisah sama sekali. Bahkan bisa di bilang tidak ada urusannya,” ujar Ahok kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Keterangan Ahok, menjawab pertanyaan publik terkait kekalahan pasangan Rieke Dyah Pitaloka (Rieke) dan Teten Masduki di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.
Rieke-Teten akhirnya harus mengakui kemenangan Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar yang maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan didukung partai koalisi seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda).
Dalam kepentingan politik, masyarakat khawatir jika pembangunan yang sedang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mendapat kesulitan saat ingin melakukan kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Contohnya soal rencana pembelian villa di Puncak Bogor.
“Enggak, sama saja. Urusan politik beda lah. Partai saya malah dukung-dukung si Dedi. Saya sama wakilnya, Dedi mizwar, baik kok. Kakak angkat saya dekat, enggak masalah. Kalau jual beli biasa saja, kita semua pasti bisa memahami. Kan, kepentingannya bersama bukan soal parpol,” terangnya.
Seperti diberitakan, Pemprov DKI telah melakukan banyak kerjasama dibidang penanganan banjir dan macet dengan daerah lain seperti Jawa Barat dan Tangerang.
Dalam penanganan banjir, Pemprov DKI dan Jawa Barat telah membuat masterplan bersama. Begitu juga dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, kedua belah pihak telah membuat masterplan bersama terkait penanganan macet.[Sindonews]

BTP Ingin Penghuni Rusun Masuk Koperasi

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta para penghuni rumah susun aktif membangun Koperasi. Rencana pembangunan koperasi untuk warga yang tinggal di rusun itu, kini sedang dikerjakan Dinas Perumahan Jakarta.

Ayah tiga anak tersebut meminta, penghuni rusun bersedia untuk menjadi anggota Koperasi. Menurutnya, koperasi itu nanti terletak di lantai dasar rusun dan berbentuk ruko.
“Kita mau bikinkan koperasi pada mereka. Jadi semua penghuni jadi anggota koperasi. Iya, kita bikin di lantai dasar, bentuknya ruko gitu,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Selain mendirikan koperasi di rusun, Pemprov DKI juga akan mendirikan koperasi dibedah kampung yang sedang dikerjakan, seperti di daerah Pademangan Barat, yang merupakan proyek uji coba awal bedah kampung.
“Kita uji coba di Pademangan Barat, lagi dimatangkan. Kalau itu betul-betul tanahnya punya masyarakat, kita bedah, kita dirikan koperasi juga di situ,” ucapnya.
Langkah Pemprov DKI melakukan pembangunan disektor perumahan terbilang serius. Pasalnya, selain Rusun yang sudah berjalan seperti di Marunda, kini gagasan itu muncul kembali dengan rencana Pemprov DKI yang akan melakukan bedah kampung. Alasan tata kota lebih mendominasi niat tersebut.[Sindonews]

Bertemu Bank Dunia, Ini Kata BTP

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) hari ini bertemu dengan perwakilan Bank Dunia di kantornya. Ahok mengatakan, dirinya banyak belajar soal tata kelola kota dari Bank Dunia.


“

Hari ini bertemu World Bank, belajar soal sungai, misalnya contoh sungai di Shanghai. Juga soal perumahan, dengan Cipta Karya. Kita mau ketemu lagi, rapat agar bisa dilihat sisi sungai mana yang akan diperbaiki,” cetus Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Selain itu, Ahok mengatakan, dirinya juga belajar soal perbaikan tata transportasi kota. “Daripada subsidi minyak, kita siapkan tiket transportasi yang bayar sebulan bisa pakai semua bus,” imbuh Ahok.
Peran Bank Dunia, ujar Ahok, adalah ingin memberikan konsultasi dan juga membantu keuangan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki tata kota.
Bank Dunia bisa saja memberikan pinjaman kepada Pemprov DKI lewat pemerintah pusat. “Bisa saja pusat yang pinjam, bukan pemda. Tapi bukan tak mungkin juga Pemda yang pinjam,” cetus Ahok.[Detikcom]

BTP: Gaji Honorer di Bawah UMP, Itu Kurang Ajar!

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berang setelah mendengarkan keluhan pegawai tata usaha dari berbagai sekolah negeri di Jakarta, bahwa upah mereka jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP).

Pasalnya dalam instruksi yang dikeluarkan Pemprov DKI, upah yang seharusnya diterima pegawai honorer sesuai dengan Upah Minimum Provinsi 2013 yakni sebesar Rp2,2 juta. Namun nyatanya, para pegawai hanya menerima honor Rp1 juta setiap bulannya.
“Prinsipnya kita sudah instruksikan kontrak perjanjiannya. Begitu kerja perjanjiannya tidak dikasih UMP. Itu kurang ajar juga kan,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Karena itu, mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan akan mengambil alih tupoksi bagian umum. “Kalau begitu caranya, kita sudah minta bagian umum ambil alih aja. Kita jadikan honorer kita saja, swasta kelola saja,” terang dia.
Kemarin, puluhan pegawai honorer menggeruduk kantor Balai Kota DKI Jakarta. Dari puluhan pegawai yang ada, rata-rata mereka telah mengabdi lebih dari lima tahun. Bahkan, berapa dari pegawati honorer ini sudah bekerja selama belasan tahun.[Okezone]

Basuki: Cegah Korupsi, Harta Pejabat Harus Diungkap

Basuki: Cegah Korupsi, Harta Pejabat Harus Diungkap

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cukup melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi harus meratifikasi Undang-undang no 7 tahun 2006.
“Jauh lebih dalam dari itu, seseorang harus bisa membuktikan jumlah harta, kebutuhan hidup, dan pajak yang dibayar yang seuai berapa? Kalau tidak sesuain anda tidak boleh jadi pejabat, itu yang penting,” kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
Ahok menjelaskan wajar jika mengaji besar untuk pejabat untuk mencegah tindakan korupsi. Pasalnya, tidak adil jika ada pejabat yang jujur digaji dengan nilai yang sangat kecil. Sedangkan, para pekerja di swasta mendapatkan gaji yang jauh berkali-kali lipat diatas para pejabat.
“Misalkan kalau bupati yang jujur hanya digaji 5-6 juta mana cukup, kan tidak lucu. sementara profesional di bank bisa Rp150-200 juta per bulan gajinya. Itu besar tidak sesuai dengan kondisi rakyat kita, Kalau memang tidak sesuai tangkap saja pejabat dengan gaji kecil tapi bisa bermewah-mewahan. Kenapa tidak pernah teriak.  Jangan pejabat digaji gaji besar lalu anda teriak,” imbuhnya.
Kemudian, mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan bahwa jika ingin mendorong pencegahan korupsi harus mengungkap harta para pejabat. Hal ini dilakukan karena banyak sekali pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
“Kita punya data banyak PPATK juga ada data, tapi kita tidak bisa lakukan. Siapapun mau jadi pejabat hartanya harus diperiksa hartanya asalnya darimana, kalau tidak bisa yang sudah main tidak usah diperiksa lagi kita ampuni saja. Itulah rekonsiliasi nasional, kalau mau pejabat yang mau betul2 melayani,” katanya.[Tribunnews]

BTP: Ada Warga Hibahkan Tanah untuk Rusun

Ahok.Org – Pemprov DKI ingin membeli tanah untuk membangun rusun bagi warga tak mampu. Bahkan ada yang menghibahkan tanah mereka pada Pemprov DKI ini.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
“Kita mau beli lahan sekarang. Jadi kalau ada kawasan kumuh. Ada beberapa pemilik lahan yang baik. Seperti keluarga Pak Khatab, beliau punya tanah 2,3 hektar bersertifikat, terus 2,6 hektar girik. Berarti 4,9 hektar. Anak beliau datang dan mengatakan begini ‘Ayah kami tidak ikhlas kalau tanah kami dijual kepada properti. Kalau pada properti pasti semua warga akan diusir. Tapi kalau jual kepada Pemprov, kami mau’” kata Ahok.
Ketika ditanya alasannya, keluarga itu mengatakan bahwa hal itu karena niat Pemprov DKI yang akan menghilangkan kawasan kumuh namun tak mengusir orang miskin.
“Artinya apa? Itu kan tanahnya sudah diduduki oleh penghuni-penghuni yang tidak resmi ini. Kalau dia jual kepada kami murah-murah di bawah NJOP, malah yang tadi saya lihat suratnya yang lahan yang girik dikasih gratis malahan. Jadi kami bayar hanya yang bersertifikat. Itu pun kita bayar akan di bawah NJOP, setengah kira-kira dari NJOP. Nah, kita akan anggarkan,” jelas dia.[Detikcom]

Ahok memberi ucapan selamat pada Paus yang baru.

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima kunjungan duta besar Vatikan untuk Indonesia Uskup Antonio Guido Filipazzi. Dalam kesempatan itu, Ahok sempat memberi ucapan selamat pada Paus yang baru.

Pertemuan yang digelar di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013), itu berlangsung hangat. Ahok mengenakan setelan jas, sementara uskup Antonio memakai jubah keuskupan.
“Biasa duta besar datang untuk silaturahmi, ngomong soal keadilan sosial, kebebasan beragama, itu semua kan ada di Pancasila,” kata Ahok kepada wartawan.
Dalam pertemuan itu, Ahok juga mengaku sempat diberi informasi soal sejarah Paus dan keuskupan di Indonesia sejak tahun 1947. Tak lupa, pria asal Belitung Timur ini pun mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Fransiskus.
“Selamat untuk Paus yang baru, Paus Francis I. Ternyata salah, Paus Francis itu nggak ada 1 atau 2, kata dia. Jadi, selamat buat Paus Francis saja,” ujar Ahok.
Bila ada kesempatan, Ahok juga diundang makan siang di kedutaan. Namun ada harapan lain yang disampaikan Ahok terkait undangan tersebut.
“Saya sih maunya ke gereja Basilika (Basilika Santo Petrus) aja,” kata Ahok sambil tertawa.[Detikcom]

Pasien KJS Ditolak RS Hingga Tewas, Apa Kata Jokowi

Pasien Meninggal, Kartu Jakarta Sehat Tidak Siap?

Royatih harus menelan pil pahit karena Kartu Jakarta Sehat (KJS), tidak dapat menyelamatkan anaknya, Ana Mudrika (14) yang ditolak empat rumah sakit di Ibukota. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis.

Royatih menceritakan, bagaimana ia berjuang agar anaknya bisa sehat. Selasa 5 Maret 2013, Ana pulang dari sekolah mengeluh sakit perut. "Dia muntah-muntah," kata Royatih saat ditemuiVIVAnews di kediamannya di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu 9 Maret 2013.

Awalnya Royatih hanya merawat anaknya di rumah. Dia memberi anaknya obat, namun Ana masih tetap muntah. Akhirnya dibawa ke bidan. Pukul 20.30 malam itu, Ana akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Firdaus dengan bermodalkan KJS.

Ana masuk ke ruang IGD RS Firdaus, dan langsung diinfus. Saat bertanya apakah RS tersebut menerima KJS, sang peawat hanya menjawab "Di sini yang terima KJS cuma pasien dengan penyakit paru-paru,"

Royatih akhirnya tetap memasukkan anaknya di RS itu. Ana langsung diinfus. Besoknya, perut Ana mulai kembung. Perawat lalu memasukkan alat dari hidung yang menurut Royatih untuk membuang kotoran. "Katanya ada infeksi di perut, karena makanan kotor," ujar Royatih.

Tak kunjung sembuh, Royatih lalu keliling RS di Jakarta Utara karena RS Firdaus tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan operasi. Ana harus dirawat di ruang Itensive Care Unit (ICU).

Royatih mendatangi RS Islam Sukapura, RS Koja  RS Mulia Sari dan Rumah Sakit Tugu di Pelabuhan. Jawabannya yang ia dapat sama, ruangan ICU penuh dan tak ada kamar kelas III yang kosong untuk pasien KJS. Akhirnya, Royatih kembali ke RS Firdaus.

Setelah mengadu ke sejumlah pihak termasuk istri Ketua RT yang kemudian melapor ke anggota DPRD Jakarta, RS Islam di Sukapura akhirnya menerima Ana di ICU mereka dengan kondisi yang sudah memburuk. Tim dokter memutuskan untuk mengoperasi Ana karena ada infeksi di pencernaan.

Namun, saat akan dioperasi pada Jumat lalu kondisi Ana melemah. Sabtu pagi, 9 Maret, Ana berpulang. "Anak saya nafasnya sudah tersengal-sengal. Semua alat-alat dipasang, dikasih alat bantu, tetap dipompa, tapi tetap tidak tertolong," kata Royatih.

Seperti diketahui Program Kartu Jakarta Sehat memberikan kesempatan bagi warga miskin maupun yang kaya untuk berobat secara gratis. Akibatnya, pasien di berbagai rumah sakit di Jakarta membludak.

Ini bukan pertama kalinya pasien KJS meninggal. Beberapa waktu lalu, Kisah tragis bayi Dera Nur Anggraini, yang meninggal akibat tidak tertampung di rumah sakit karena ruang  intensif khusus bayi atau Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit-rumah sakit DKI Jakarta penuh. Tidak hanya ruang NICU yang penuh, ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU) juga ikut penuh.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku kewalahan dengan lonjakan pasien di rumah sakit dan puskesmas setelah diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS). Para dokter pun khawatir pelayanan terhadap pasien menjadi tidak maksimal dengan lonjakan tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zainal Abidin, mengatakan idealnya seorang dokter memberikan pelayanan kesehatan selama 15 menit untuk seorang pasien. Namun setelah KJS diterapkan, seorang dokter hanya bisa memeriksa pasiennya selama 5 menit.

Jakarta butuh rumah sakit pemerintah baru?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan kejadian yang sudah beberapa kali terulang tersebut merupakan masalah yang harus terus dibenahi secara bertahap. Ia berjanji KJS akan terus disempurnakan karena manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat Jakarta.

"Tidak usah menutup mata, memang ada fakta realita seperti itu. Kalau tidak ada KJS, ribuan orang yang akan menjadi seperti itu," ujarnya.

Jokowi mengatakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memotong fasilitas kamar kelas II di RSUD rujukan KJS menjadi kelas III. Usaha tersebut diharapkan bisa menurunkan lonjakan pasien pemegang KJS.

"Kelas II sudah dipotong 75 persen jadi kelas tiga, kita harapkan lonjakan seperti ini akan turun," kata mantan Walikota Solo ini. Jokowi juga akan membuat Puskesmas beroperasi 24 jam agar dapat menampung pasien KJS yang ditolak RS karena penuh.

Jokowi menjelaskan layanan call center 119 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus diperluas sehingga warga dapat mengecek langsung layanan rumah sakit dan ketersediaan kamar.

Saat ini, layanan call center 119 baru menggandeng sembilan rumah sakit, yaitu Cipto Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Anak Bunda Harapan, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, dan RSPAD Gatot Subroto. "Nanti diperluas terus," ujarnya.

Jokowi tak segan akan mengancam rumah sakit rujukan KJS yang tidak bisa diajak kerjasama untuk menerima masyarakat untuk berobat. Salah satu ancamannya adalah pemda DKI Jakarta tidak akan memberikan surat penambahan ruangan RS yang tidak bisa diajak kerjasama menyukseskan program KJS.

"Kami pemerintah punya power yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Jokowi.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai Pemprov DKI Jakarta tidak siap dalam menjalankan sistem KJS karena ia telah memprediksi begitu program ini dilakukan maka akan ada lonjakan pasien. Ledakan pasien ini, katanya, tidak diimbangi oleh tenaga medis.

"Saya bukan membela rumah sakit, tapi memang ruangan rumah sakit penuh sedangkan tenaga medis tidak ada. Jika dibiarkan saja dirawat asal-asalan maka bisa satu rumah sakit bisa tertular," katanya saat dihubungi VIVAnews.

Solusi Jokowi yang akan mengurangi Kelas II untuk dijadikan Kelas III pun dirasakan tidak cukup. Jakarta, katanya, membutuhkan RS baru milik pemerintah. RS milik pemerintah saat ini sudah tidak cukup lagi menampung warga Jakarta yang semakin banyak.

"Sudah 10 tahun ini tidak ada RS pemerintah yang baru di tengah gagalnya program Keluarga Berencana (KB)," katanya.

RSUD Kewalahan, Jokowi Renovasi Puskesmas 24 Jam

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku akan secara bertahap melakukan perbaikan agar program Kartu Jakarta Sehat bisa berjalan secara maksimal.

Menurut Jokowi, salah satu perbaikan tersebut dengan menambah fasilitas pada puskesmas 24 jam agar masyarakat pemegang KJS tidak membludak ke RSUD kelas III. Dengan demikian 75 persen kamar rawat inap kelas II bisa dijadikan kamar rawat inap kelas III.

"Renovasi puskesma liat nanti, tahun ini berapa yang akan direnovasi," kata Jokowi di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR RI - Senayan, Minggu, 10 Maret 2013.

Tapi, Jokowi belum bisa menyebutkan secara detail jumlah puskemas yang akan direnovasi. "Lupa jumlahnya, pokoknya ada banyak," ucap Jokowi singkat.

Menurutnya, dalam pembangunan puskesmas 24 jam tersebut harus diselesaikan dulu program yang sudah digagas sebelumnya, yaitu call center 119 yang saat ini baru menghubungkan sembilan rumah sakit saja. "Pembangunan Puskesmas 24 jam kalau sudah rampung ini, sudah rampung itu, satu persatu lah biar fokus," kata Jokowi.

Seperti diketahui Program Kartu Jakarta Sehat memberikan kesempatan bagi warga miskin maupun yang kaya untuk berobat secara gratis. Akibatnya, pasien di berbagai rumah sakit di Jakarta membludak. Dampak membludaknya pasien membuat Ana Mudrika (14) yang ditolak empat rumah sakit di Ibu Kota. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis hingga akhirnya tewas.

Ini bukan pertama kalinya pasien KJS meninggal. Beberapa waktu lalu, ada kisah tragis bayi Dera Nur Anggraini, yang meninggal akibat tidak tertampung di rumah sakit karena ruang  intensif khusus bayi penuh. Tidak hanya ruang NICU yang penuh, ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU) juga ikut penuh.

Jokowi saat membagikan Kartu Jakarta Sehat di Bukit Duri, Manggarai, 12 November 2012.  

Nyawa Ana Mudrika (14), warga DKI Jakarta pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak tertolong setelah terlunta-lunta ditolak empat rumah sakit di Ibukota. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis.

Menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan kejadian yang sudah beberapa kali terulang tersebut merupakan masalah yang harus terus dibenahi secara bertahap.

"Itulah problem yang harus kita selesaikan pada tahap berikutnya. Dokter, medis dan non medis itu problem yang harus diselesaikan dan harus dibenahi," kata Jokowi di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2013

Jokowi mengatakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memotong fasilitas kamar kelas II di RSUD rujukan KJS menjadi kelas III. Usaha tersebut diharapkan bisa menurunkan lonjakan pasien pemegang KJS.

"Kelas II sudah dipotong 75 persen jadi kelas tiga, kita harapkan lonjakan seperti ini akan turun," kata mantan Walikota Solo ini.

Jokowi menjelaskan layanan call center 119 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus diperluas sehingga warga dapat mengecek langsung layanan rumah sakit dan ketersediaan kamar.

Saat ini, layanan call center 119 baru menggandeng sembilan rumah sakit, yaitu Cipto Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Anak Bunda Harapan, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, dan RSPAD Gatot Subroto. "Nanti diperluas terus," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ana Mudrika, warga Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, pulang dari sekolahnya di SMP Nusantara sambil mengeluh sakit di bagian perut pada Selasa, 5 Maret 2013. Oleh ibunya, Royati, Ana dibawa ke klinik dekat rumah, namun karena tak kunjung membaik. Dia lalu dibawa ke rumah sakit, tapi berkali-kali ditolak dengan berbagai dalih. Nyawanya pun tak tertolong lagi. (Selengkapnya baca: Perjuangan Royatih "Mengemis" Rumah Sakit Pakai KJS).

Tak Mampu Negosiasi dengan JICA, Jokowi Rombak Jajaran PT MRT Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat tentang penentuan pembuatan mass rapid transit (MRT) di Balai Kota Jakarta. (sumber: JG Photo)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan jajaran PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, selaku pelaksana pembangunan transportasi massal berbasis mass rapid transit berbentuk subway.
Langkah ini menyusul belum adanya keputusan tetap kelanjutan pembangunan sistem transportasi massal tersebut.
Menurut sumber, perombakan dilakukan pada jajaran komisaris dan direksi. Kabar yang berkembang penggantian termasuk Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan terjadi perombakan dan pergantian dalam tubuh PT MRT Jakarta.
Perombakan terjadi dalam jajaran komisaris badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut. Namun, Basuki membantah bila pergantian tersebut berdampak negatif bagi perkembangan pembangunan MRT.
Pria yang arkab disapa Ahok ini menegaskan, perombakan untuk memajukan proses pembangunannya termasuk dalam melakukan negosiasi Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Pergantian komisaris tersebut bukan karena diberhentikan atau tanpa alasan. Melainkan masa kerja komisarissudah selesai. Jadi kita butuh komisaris yang bisa negosiasi dengan JICA. Penggantinya harus yang bisa nego dengan JICA. Juga kita butuh yang mengerti soal MRT," kata Basuki, Sabtu, Jakarta (9/3).
Menanggapi isu tersebut, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo menerangkan pergantian dalam tubuh komisaris merupakan hal yang biasa. Karena setiap orang yang bekerja mempunyai masa tugas masih-masing.
"Bukan pergantian, orang kan punya masa tugas masing-masing," katanya.
Mengenai kabar pergantian direksi, termasuk dirinya yang diganti, Tribudi hanya tersenyum. "Wah saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada pergantian dari gubernur. Tapi kalau itu terjadi, ya itu kan kewenangan gubernur," tuturnya.
Terkait kelanjutan proses pembangunan MRT, Tribudi menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta. Semua pemenang lelang fisik yang telah dilakukan pada tahun lalu akan diserahkan kepada Gubernur untuk segera diputuskan pemenangnya.
"Perkembangannya sudah oke. Legal sudah tidak ada masalah. Paling minggu-minggu ini akan ada kepastian lanjutan proses MRT," ungkapnya.

Penangkapan Hercules Dinilai Upaya Pengalihan Isu

Polda Dalami Dugaan Pemerasan Kelompok Hercules

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Bayuseno belum memastikan jumlah tersangka kasus razia preman, yang antara lain membekuk Hercules Rozario Marshal, dan kelompoknya di Jakarta Barat, Jumat (8/3) malam.
“Masih diperiksa. Ini semua masih dalam pemeriksaan Polda,” kata Putut yang ikut dalam rombongan penjemput Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (9/3).
Mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan kelompok itu, kata Putut, juga masih didalami. Putut mengatakan, penangkapan kelompok Hercules merupakan bagian dari operasi premanisme yang dijalankan Polri.
Saat dilakukan operasi di Kembangan, Jakarta Barat, kemarin, kelompok Hercules yang sedang beraksi berhasil diamankan. Operasi premanisme itu sendiri merupakan upaya penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Penangkapan Hercules Dinilai Upaya Pengalihan Isu

Hercules Rojario Marshal diamankan polisi. (sumber: Suara Pembaruan)

Jakarta - Pengamat Kepolisian, Komisaris Besar (Purn) Alfons Loemau mengatakan penangkapan Hercules Rojario Marshal tidak jelas masalahnya. Dia menegaskan, jangan sampai penangkapan Hercules tersebut sebuah komoditas pengalihan isu atau mencari popularitas murahan.
"Buktikan atau tunjukan kesalahannya seperti apa, jangan sampai bikin seperti sate, kumpulkan daging demi daging, lalu ditusuk, dan baru diangkat. Kalau ada warga negara yang punya popularitas lalu kenapa? Kenapa polisi tidak gunakan Hercules sebagai potensi masyarakat agar bisa ikut menentramkan masyarakat. Jadi strateginya, strategi rangkul," ujar Alfons usai diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).
Menurutnya, kejadian penangkapan Hercules ini merupakan pengalihan isu karena belakangan diketahui Hercules yang memimpin ormas kepemudaan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) menyatakan dukungan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi presiden.
Namun, tiba-tiba jajaran Polda Metro Jaya menangkap Hercules dan kelompoknya atas dugaan pemerasan pada Jumat (8/3) petang.
"Di saat bersamaan, saat ini terlalu banyak kejadian yang menjadi perhatian publik. Tapi baru ditangkap sekarang itu tidak jelas masalahnya," ucapnya.
Alfons menegaskan, setiap warga negara, termasuk Hercules, memiliki hak politik. Dengan begitu, tidak ada masalah bila saat ini Hercules dekat dengan tokoh parpol.
Menurut Alfons, kepolisian pun tidak perlu khawatir bila saat ini nama Hercules makin tenar. Justru seharusnya kepolisian bisa merangkul dan menggunakan Hercules sebagai mitra dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Hercules dan sekitar 50 orang yang diduga anak buahnya ditangkap berdasarkan laporan dari warga setempat yang resah atas kehadiran kelompok itu.
Kelompok Hercules dituduh melakukan provokasi dan memeras pengembang ruko Tjakra Multi Strategi dan apartemen Belmont Residence yang berlokasi di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.
Namun, Hercules dan kelompoknya justru menganggap pembangunan ruko dan apartemen itu telah menutup akses jalan warga di perumahan Kebon Jeruk Indah yang sudah ada lebih dahulu.

Jokowi Datang, Wajah Sedih Jadi Ceria

Tak terlihat kesedihan di wajah para korban kebakaran di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Wajah-wajah suram yang terlihat sejak pagi tadi berubah berseri saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi puing-puing kediaman mereka, Senin (25/2/2013).
Tiba di lokasi pengungsian di GOR Pademangan sekitar pukul 15.45 WIB, Jokowi langsung disambut sorak-sorai warga. Ribuan warga, baik korban maupun bukan, menyatu di Gang Budi Mulya mengiringi langkah Jokowi. Sorak-sorai terus berlanjut saat Jokowi dan stafnya berjalan menuju lokasi kebakaran, puluhan meter dari GOR Pademangan.
Setelah empat kali berhenti di titik berbeda untuk melihat lokasi kebakaran, Jokowi berbalik menuju lokasi kedatangan. Di depan kantor Polsektro Pademangan terparkir dua unit mobil Satpol PP yang membawa bantuan bagi para korban. Di lokasi tersebut, Jokowi berhenti sejenak untuk membagikan bantuan secara simbolis.
Lantaran terkepung ratusan warga, Jokowi kesulitan untuk membagikan bantuan. "Enggak tahu ini karena mau lihat Jokowi atau mau terima bantuan ya," keluh salah seorang anggota kepolisian yang mengamankan lokasi.
"Dikasih buku sama tas sekolah sama Pak Jokowi," kata Indah (8), pelajar sekolah dasar.
Meskipun wajahnya bersimbah peluh, Indah dan ibunya tampak sumringah menerima bantuan langsung dari tangan Jokowi.
Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di RT 08 dan 14 RW 12 Pademangan Barat, Minggu (24/2/2013) pagi. Sebanyak 413 KK dengan 1.246 jiwa kehilangan tempat tinggal sebagai imbas dari kebakaran tersebut.