Jokowi: Pergerakan Ekonomi Jakarta Ada di Tanjung Priok

Ahok.Org – Ground breaking pembangunan Terminal Penumpang Nusantara Pura II Kalibaru menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat memperlihatkan pergerakan ekonomi Jakarta.

Jokowi sendiri hadir untuk mendampingi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa Menteri Kabinet Jilid II.

Menurut Jokowi, hampir 70 persen pergerakkan ekonomi di Jakarta melewati Pelabuhan Tanjung Priok.

“Artinya pergerakan ekonomi di sini (Tanjung Priok), di Jakarta, ke depan kelihatan. Loncatnya akan sejauh mana, karena hampir 70 persen itu lewatnya di Tanjung Priok,” kata Jokowi usai mendampingi RI 1 dalam peresmian acara tersebut.

Jokowi mengatakan, masalah yang terjadi di tempat tersebut adalah kurangnya akses menuju ke sana, sehingga diperlukan jalan akses tersebut.

“Pelabuhan ini sangat mendukung pergerakan ekonomi di Jakarta maupun di Indonesia,” katanya.

Jokowi pun mengatakan, dukungan dari Pemprov sendiri terhadap hal ini yang sudah dilakukan adalah menjembatani jalan akses menuju Tanjung Priok tersebut.

Ground breaking proyek pembangunan Terminal NewPriok Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC.

Di tahap 1 ini, pembangunan terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pembangunan tersebut dilakukan di atas lahan seluas 195 hektar dengan penambahan kapasitas 4,5 juta TEUs peti kemas serta 9,4 juta m3 produk minyak dan gas.[Beritasatu.com]

BTP Tutup Bulan Dana PMI 2012

Posted by sak on March 22, 2013

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sore ini menutup bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2012 Provinsi DKI, di Balai Agung, Balaikota DKI.

Menurut Ahok, Pemprov DKI sangat berterima kasih sekaligus mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dan mensukseskan bulan dana PMI tahun 2012.

“Saya menyampaikan ucapan selamat dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dan mensukseskan kegiatan bulan dana PMI tahun 2012,” kata Ahok, di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Selain Ahok, hadir pula dalam acara tersebut Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Rini Sutiyono dan segenap jajaran pengurus PMI se-DKI Jakarta.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Bulan Dana PMI tahun 2012 Tingkat Provinsi DKI Jakarta, Wiryatmoko, menyatakan bulan dana PMI Jakarta tahun 2012 telah memperoleh dana sebesar Rp17.266.555.070 mengalami kenaikan sebesar 16,53 persen dari tahun sebelumnya, yaitu Rp14.818.152.355.[Sindonews]

Basuki Harap RS Tak Salah Input Biaya Pengobatan KJS

Ahok.Org – Untuk mempermudah penghitungan biaya rumah sakit yang ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS), sebanyak 500 petugas dari 100 rumah sakit di Jakarta telah dilatih menggunakan sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBG’s). Melalui sistem ini, rumah sakit diharapkan tidak lagi salah dalam melakukan input pembayaran pengobatan pasien KJS.

“Jadi, jangan memperdebatkan nilainya dulu, yang penting sistem tagihannya. Setelah 2-3 bulan, akan ada evaluasi, nanti baru kita tahu biaya pokok dari rumah sakit yang melaksanakan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Hotel Lumire, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Ia mengatakan, sistem ini akan digunakan sebagai dasar pengajuan klaim rumah sakit, puskesmas, dan semua penyedia pelayanan kesehatan yang akan diaplikasikan untuk masyarakat miskin di Ibu Kota. Melalui sistem itu, rumah sakit akan lebih diuntungkan. Basuki mengatakan, pada dasarnya, prinsip tersebut dapat menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tetapi mendapatkan fasilitas sebanyak mungkin dan akan diaplikasikan kembali kepada warga Jakarta.

Sistem INA-CBG’s dibuat berdasarkan kerja sama Pemprov DKI dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) serta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI). Basuki mengatakan, Pemprov DKI pasti akan membayar tagihan asalkan sesuai dengan sistem yang berlaku. “Berapa pun pasti akan dibayar, asal jangan macam-macam. Karena, kalau ada yang tidak sesuai, tapi tetap dimasukkan, sistemnya pasti menolak,” kata Basuki.

Sistem itu baru akan dimulai pada awal April mendatang. Basuki menjelaskan, ketika DKI masih menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), semua pihak bebas menagih dan membayar klaim biaya kesehatan. Mekanisme untuk mendapatkan Jamkesda juga cukup panjang sehingga membuat masyarakat sulit menikmati jaminan dasar kesehatan.

Basuki mengatakan, saat ini sistem pelayanan kesehatan di Ibu Kota lebih maju dari Jamkesda karena DKI akan memiliki komite medis antara Pemprov DKI dan rumah sakit. “Selain itu, juga akan ada audit medis. Jadi, apabila ada pembayaran yang tidak masuk akal, komite medis akan memutuskan,” kata Basuki.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengatakan, sistem INA-CBG’s dapat mengetahui berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu penyakit. Akan ada grup penyakit yang secara standar tersistem dari penanganan, obat yang disediakan, dan semacam uji-uji laboratorium. Dien mengatakan, sistem ini bisa lebih menguntungkan bagi dokter dan rumah sakit karena setiap tindakan, yang masih ada dalam paket, sudah pasti dihitung.

“Misalnya, sakit DBD, tifus, masuk rumah sakit, bisa tahu perhitungan biaya untuk laboratorium, obat, dan lainnya. Jadi, dibuat paket-paket yang dihitung sesuai dengan grup penyakit. Kalau ada tindakan di luar, harus ada persetujuan komite medis,” kata Dien.[Kompas.com]