Cerita Hadi, Penjaga Makam yang Diberangkatkan Umrah oleh Ahok

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPenjaga makam Wijaya Kusuma, Hadi Doyo (64) diberangkatkan umrah oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

 JAKARTA, KOMPAS.com - Anda masih ingat pada medio Juni 2013 lalu, saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" berziarah ke Makam Pangeran Wijaya Kusuma, Jakarta Barat. Saat itu ia sempat menjanjikan berangkat umrah sang penjaga makam. Rupanya, Ahok telah menepati janjinya.

Hadi Doyo (64), sang juru kunci atau penjaga makam Pangeran Wijaya Kusuma tampak tidak bisa menyembunyikan rasa harunya ketika menceritakan pengalamannya melaksanakan ibadah haji kecil atau umrah, kepada Kompas.com, Sabtu (27/9/2014) ini. 

Berulang kali, kedua tangannya tampak mengusap air mata yang menetes jatuh ke pipinya ketika mengingat perjalanan ibadahnya. 

"Sekitar Februari awal tahun ini, (saya) berangkat umrah. Alhamdulillah senangnya tidak ternilai, dapat rezeki dari Allah melalui perantara Pak Ahok," kata Hadi, di pelataran Makam Wijaya Kusuma, Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat.

Pria paruh baya itu menceritakan bahwa keberangkatannya beribadah umrah ini adalah untuk pertama kalinya. Ia bersyukur selama sekitar sepuluh hari perjalanan umrah tidak ada satu pun halangan dihadapi. 

Basuki pun telah menginstruksikan Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk mengurus administrasi serta akomodasi Hadi selama umrah. Ayah tiga orang anak itu mengaku mendapat fasilitas yang baik dari pemerintah. 

Hadi merasa lega dapat melaksanakan salat di depan Ka'bah dan mengunjungi tempat Nabi Muhammad menerima wahyu, Gua Hira. "Alhamdulillah (saya) bisa menyentuh Ka'bah, salat di depan makam Nabi Ibrahim dan naik ke Jabal Rahmah (bukit bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa). Doain Pak Ahok juga biar sukses-sukses terus kehidupannya," ucapnya terbata-bata. 

Sebelum berangkat umrah, Hadi bertekad bertemu dengan Basuki untuk sekadar mengucapkan terima kasih. Dengan menggunakan angkutan kota, Hadi yang sudah sulit berjalan itu akhirnya memberanikan diri ke kantor Basuki, di Balaikota Jakarta. 

Beruntung, ia diterima baik oleh Basuki di sana. "Pak Ahok juga ternyata masih ingat sama saya. Saya sempat foto-foto sama Pak Ahok dan pamitan sama Bapak (Ahok), ucapkan terimakasih sudah mau memberangkatkan umrah saya," ujar Hadi yang sudah menjadi penjaga makam sejak tahun 1969 lalu. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Hadi Doyo (64), penjaga makam Pangeran Wijaya Kusuma yang pernah diberangkatkan ibadah umrah oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, kini menderita stroke ringan. 

Penyakit itu baru dideritanya sekitar tiga pekan lalu. Akibat penyakit yang dideritanya, Hadi sudah kesulitan untuk berbicara, tangan dan kaki sebelah kirinya sudah sulit untuk digerakkan sehingga sulit berdiri serta berjalan. [Baca: Cerita Hadi, Penjaga Makam yang Diberangkatkan Umrah oleh Ahok]

Ia juga terkadang sulit mengingat sesuatu. Beruntung, istrinya, Marni (29) setia berada di sisi Hadi dan membantu terapi penyembuhan. 

"Bapak sempat dirawat di RSUD Cengkareng delapan hari. Alhamdulillah sekarang sudah bisa pulang, kami minta terapi penyembuhan belajar berjalan di rumah saja. Sebenarnya ditawarkan pihak rumah sakit terapi di sana, tetapi mau bagaimana, ekonomi kami terbatas," kata Marni, kepadaKompas.com, di pelataran Makam Wijaya Kusuma, Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat, Sabtu (27/9/2014). 

Marni bercerita, selama dirawat di rumah sakit, Hadi mendapat pelayanan yang baik dari RSUD Cengkareng. Pengurus RT juga telah memberikan Hadi dan keluarga jaminan kesehatan, berupa Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan BPJS Kesehatan. 

Marni bersyukur, dengan menggunakan BPJS kesehatan, ia tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan rumah sakit. Ia hanya mengeluarkan uang sebesar Rp 6.000 untuk menebus obat darah tinggi bagi sang suami. 

Pihak rumah sakit juga memberikan sebuah buku menu makanan bagi Hadi. Sang dokter yang merawat Hadi mengimbau agar Hadi diterapi rutin di rumah sakit, tiga kali dalam satu pekan. 

"Tetapi, untuk ke rumah sakit, biaya transportasi untuk naik taksi butuh Rp 80 ribu, karena kondisi bapak seperti ini, jadi lebih baik naik taksi. Itu saja sudah susah, karena uangnya kan juga disisihkan untuk makan anak di rumah," kata Marni yang juga membuka lapak asongan di makam Wijaya Kusuma itu. 

Jerih payah Hadi selama puluhan tahun menjaga makam pahlawan Jakarta itu dihargai oleh Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Rp 1.000.000 tiap bulannya. Jumlah itu meningkat setelah Basuki berziarah pada medio Juni 2013 lalu. 

Sebelumnya, Hadi hanya mendapat upah Rp 750.000 tiap bulannya dan dibayar tiap triwulan. Terkadang, karena sistem administrasi keuangan Pemprov DKI yang masih buruk, dalam waktu tiga bulan itu, upah Hadi belum turun. 

Apabila peziarah makam sedang ramai, misalnya saat malam Jumat atau jelang lebaran, Hadi mendapat santunan dari para peziarah. Meski hidup sederhana, Hadi tetap berusaha mampu membiayai sekolah anak-anaknya. 

Dua anak dari istrinya yang telah meninggal dunia, yakni Mulyani (18) dan Agung Wijaya (8) kini masih menuntut ilmu. Sementara anaknya yang ketiga bersama Marni, Muhamad Rizky Wijaya (3) dititipkan pada sang nenek di Sukabumi, Jawa Barat. 

"Biar beban bapak semakin ringan saja, jadi (anak) ketiga dititip ke nenek. Karena sekarang saya juga lagi mengandung anak Bapak (Hadi) 2 bulan. Jadi, kasihan sama Bapak, sudah sedang sakit nanti tambah anak lagi. Tetapi, anak itu rezeki dari Allah, kita bertawakal saja," kata Marni.

Selama Hadi dirawat di RSUD Cengkareng, Hadi tak pernah lupa dengan Basuki yang telah memberangkatkannya ibadah umrah. Saat Basuki berziarah ke Makam Wijaya Kusuma lalu, Basuki sempat memberikan kartu nama pada Hadi. 

Berbekal kartu nama itu, Hadi pun mencoba mengirim pesan singkat ke salah satu nomor telepon genggam Basuki dan mengabarkan keadaannya yang sedang dirawat di rumah sakit. 

"Enggak sangka, ternyata SMS-nya dibalas Pak Ahok. Dibalasnya 'terima kasih informasinya, semoga cepat sembuh'. Saya juga tidak tahu itu SMS-nya dari Pak Ahok atau asistennya yang membalas. Yang penting, bapak bisa senang dan tersenyum lagi," kata Marni sambil menatap sang suami yang berada di sisinya.

Jokowi Resmikan Pembangunan Masjid Senilai Rp 170 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan pembangunan Masjid Raya Jakarta di kompleks rumah susun sederhana sewa di Daan Mogot, RW 14, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (26/9/2014). Pembangunan masjid itu menelan anggaran sebesar Rp 170 miliar. 

Jokowi mengatakan bahwa pembangunan masjid itu merupakan bentuk keseimbangan pembangunan sebuah kota yang modern, yakni pembangunan dari sisi ekonomi, infrastruktur, juga pembangunan dari sisi religi. 

"Di Kota Jakarta ini semuanya ada masjid raya, di Jakarta Selatan ada, timur ada, utara ada. Nah, makanya kita bangun masjid raya di Jakarta Barat ini," ujar Jokowi seusai peresmian.

Jokowi mengatakan, masjid tersebut berada di kompleks rusunawa di Daan Mogot. Di sekeliling masjid, akan dibangun ruang terbuka hijau yang rindang. Situasi itu, menurut Jokowi, sangat layak untuk mengembangkan kegiatan dengan basis sosial dan religi. 

"Yang paling penting, masjid ini menjadi masjid yang makmur. Itu saja harapan saya," ujar Jokowi. 

Data dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta menyebutkan, masjid itu dibangun berdasarkan arsitektur Betawi. Masjid seluas 17,8 hektar dapat menampung 16.000 jemaah. Masjid juga dilengkapi tempat berdagang dan perpustakaan. 

Pembangunan masjid itu diprediksi rampung pada akhir 2015 atau pertengahan 2016. Masjid itu dibangun bernuansa tropis. 

Dinas Perumahan menyebut konsep pembangunan masjid itu sebagai K3R, yakni keterbukaan, keragaman, kebersamaan, dan religius. Sebab, di belakang masjid itu terdapat delapan blok rumah susun yang akan diisi warga relokasi Kali Mookevart.

"Ini akan menjadi salah satu pusat kegiatan sosial dan pengembangan religi masyarakat Jakarta," ujar Kepala Dinas Perumahan Jonathan Pasodung.

Ini Ancaman Ahok jika DPRD Jegal Program Unggulan DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam tidak akan menandatangani surat pengangkatan wakil gubernur DKI yang baru bila berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijegal di DPRD.

"Kalau saya dipersulit dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah ini, saya enggak mau tanda tangan surat pengangkatan wagub-lah," ujar Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014). 

Pria yang akrab disapa Ahok itu bahkan bersedia memimpin Ibu Kota sendirian atau one man show. Ia merasa tidak memerlukan wakil gubernur karena Pemprov DKI memiliki empat deputi gubernur serta sekretaris daerah (sekda) dan lima asisten sekda yang disebutnya "memiliki ilmu di atas Ahok".

Ahok merasa optimistis dapat membangun Jakarta dengan baik bersama para anak buahnya itu. Ia mengatakan, daripada nantinya "kawin paksa", lebih baik bekerja sama dengan para pejabat DKI yang telah menguasai lapangan kerja masing-masing.

Selain itu, Basuki juga khawatir bahwa calon wagub yang dipilih DPRD DKI tidak sesuai dengan kriterianya, yakni sosok yang tidak menerima suap, jujur, taat konstitusi, dan berani mati membela warga Jakarta. 

"Kalau perlu, enggak usah ada wagub di DKI. Kalau wagub dipilih DPRD, jangan-jangan wagubnya nanti suka melobi anggota Dewan, enggak mau saya," ujar suami Veronica Tan itu.

Meskipun demikian, Ahok meyakini bahwa tidak semua anggota Dewan bakal menghambat pelaksanaan pembangunan yang termasuk dalam program unggulan Pemprov DKI. 

Dia yakin, masih banyak anggota Dewan yang memiliki hati nurani untuk merealisasikan seluruh program pro-rakyat. Selama program unggulan itu untuk kepentingan warga Jakarta, Ahok meyakini, anggota Dewan tidak akan menghambatnya. 

Seperti diberitakan, Ahok telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra, yang mengusungnya untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada Pilkada DKI Jakarta 2012. [Baca: Ahok: Saya Sudah Resmi Keluar dari Gerindra]

Ahok memutuskan keluar dari Gerindra karena tidak setuju dengan sikap partai yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. 

Sebelumnya diberitakan, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Panja RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014. Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD. 

Awalnya, hanya Partai Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan Partai Demokrat juga memilih mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.