BTP: JANGAN POLITISASI PEMBANGUNAN JAKARTA

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta agar tidak mengaitkan urusan pembangunan di Jakarta dengan partai politik. Sebab kepentingan parpol dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembangunan beda haluan.

“Kepentingan parpol soal dukung mendukung itu sudah menjadi hal yang wajar. Tapi, untuk membangun Jakarta, kepentingan politik terpisah sama sekali. Bahkan bisa di bilang tidak ada urusannya,” ujar Ahok kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Keterangan Ahok, menjawab pertanyaan publik terkait kekalahan pasangan Rieke Dyah Pitaloka (Rieke) dan Teten Masduki di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.
Rieke-Teten akhirnya harus mengakui kemenangan Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar yang maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan didukung partai koalisi seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda).
Dalam kepentingan politik, masyarakat khawatir jika pembangunan yang sedang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mendapat kesulitan saat ingin melakukan kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Contohnya soal rencana pembelian villa di Puncak Bogor.
“Enggak, sama saja. Urusan politik beda lah. Partai saya malah dukung-dukung si Dedi. Saya sama wakilnya, Dedi mizwar, baik kok. Kakak angkat saya dekat, enggak masalah. Kalau jual beli biasa saja, kita semua pasti bisa memahami. Kan, kepentingannya bersama bukan soal parpol,” terangnya.
Seperti diberitakan, Pemprov DKI telah melakukan banyak kerjasama dibidang penanganan banjir dan macet dengan daerah lain seperti Jawa Barat dan Tangerang.
Dalam penanganan banjir, Pemprov DKI dan Jawa Barat telah membuat masterplan bersama. Begitu juga dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, kedua belah pihak telah membuat masterplan bersama terkait penanganan macet.[Sindonews]

BTP Ingin Penghuni Rusun Masuk Koperasi

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta para penghuni rumah susun aktif membangun Koperasi. Rencana pembangunan koperasi untuk warga yang tinggal di rusun itu, kini sedang dikerjakan Dinas Perumahan Jakarta.

Ayah tiga anak tersebut meminta, penghuni rusun bersedia untuk menjadi anggota Koperasi. Menurutnya, koperasi itu nanti terletak di lantai dasar rusun dan berbentuk ruko.
“Kita mau bikinkan koperasi pada mereka. Jadi semua penghuni jadi anggota koperasi. Iya, kita bikin di lantai dasar, bentuknya ruko gitu,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Selain mendirikan koperasi di rusun, Pemprov DKI juga akan mendirikan koperasi dibedah kampung yang sedang dikerjakan, seperti di daerah Pademangan Barat, yang merupakan proyek uji coba awal bedah kampung.
“Kita uji coba di Pademangan Barat, lagi dimatangkan. Kalau itu betul-betul tanahnya punya masyarakat, kita bedah, kita dirikan koperasi juga di situ,” ucapnya.
Langkah Pemprov DKI melakukan pembangunan disektor perumahan terbilang serius. Pasalnya, selain Rusun yang sudah berjalan seperti di Marunda, kini gagasan itu muncul kembali dengan rencana Pemprov DKI yang akan melakukan bedah kampung. Alasan tata kota lebih mendominasi niat tersebut.[Sindonews]

Bertemu Bank Dunia, Ini Kata BTP

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) hari ini bertemu dengan perwakilan Bank Dunia di kantornya. Ahok mengatakan, dirinya banyak belajar soal tata kelola kota dari Bank Dunia.


“

Hari ini bertemu World Bank, belajar soal sungai, misalnya contoh sungai di Shanghai. Juga soal perumahan, dengan Cipta Karya. Kita mau ketemu lagi, rapat agar bisa dilihat sisi sungai mana yang akan diperbaiki,” cetus Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Selain itu, Ahok mengatakan, dirinya juga belajar soal perbaikan tata transportasi kota. “Daripada subsidi minyak, kita siapkan tiket transportasi yang bayar sebulan bisa pakai semua bus,” imbuh Ahok.
Peran Bank Dunia, ujar Ahok, adalah ingin memberikan konsultasi dan juga membantu keuangan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki tata kota.
Bank Dunia bisa saja memberikan pinjaman kepada Pemprov DKI lewat pemerintah pusat. “Bisa saja pusat yang pinjam, bukan pemda. Tapi bukan tak mungkin juga Pemda yang pinjam,” cetus Ahok.[Detikcom]

BTP: Gaji Honorer di Bawah UMP, Itu Kurang Ajar!

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berang setelah mendengarkan keluhan pegawai tata usaha dari berbagai sekolah negeri di Jakarta, bahwa upah mereka jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP).

Pasalnya dalam instruksi yang dikeluarkan Pemprov DKI, upah yang seharusnya diterima pegawai honorer sesuai dengan Upah Minimum Provinsi 2013 yakni sebesar Rp2,2 juta. Namun nyatanya, para pegawai hanya menerima honor Rp1 juta setiap bulannya.
“Prinsipnya kita sudah instruksikan kontrak perjanjiannya. Begitu kerja perjanjiannya tidak dikasih UMP. Itu kurang ajar juga kan,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Karena itu, mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan akan mengambil alih tupoksi bagian umum. “Kalau begitu caranya, kita sudah minta bagian umum ambil alih aja. Kita jadikan honorer kita saja, swasta kelola saja,” terang dia.
Kemarin, puluhan pegawai honorer menggeruduk kantor Balai Kota DKI Jakarta. Dari puluhan pegawai yang ada, rata-rata mereka telah mengabdi lebih dari lima tahun. Bahkan, berapa dari pegawati honorer ini sudah bekerja selama belasan tahun.[Okezone]

Basuki: Cegah Korupsi, Harta Pejabat Harus Diungkap

Basuki: Cegah Korupsi, Harta Pejabat Harus Diungkap

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cukup melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi harus meratifikasi Undang-undang no 7 tahun 2006.
“Jauh lebih dalam dari itu, seseorang harus bisa membuktikan jumlah harta, kebutuhan hidup, dan pajak yang dibayar yang seuai berapa? Kalau tidak sesuain anda tidak boleh jadi pejabat, itu yang penting,” kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
Ahok menjelaskan wajar jika mengaji besar untuk pejabat untuk mencegah tindakan korupsi. Pasalnya, tidak adil jika ada pejabat yang jujur digaji dengan nilai yang sangat kecil. Sedangkan, para pekerja di swasta mendapatkan gaji yang jauh berkali-kali lipat diatas para pejabat.
“Misalkan kalau bupati yang jujur hanya digaji 5-6 juta mana cukup, kan tidak lucu. sementara profesional di bank bisa Rp150-200 juta per bulan gajinya. Itu besar tidak sesuai dengan kondisi rakyat kita, Kalau memang tidak sesuai tangkap saja pejabat dengan gaji kecil tapi bisa bermewah-mewahan. Kenapa tidak pernah teriak.  Jangan pejabat digaji gaji besar lalu anda teriak,” imbuhnya.
Kemudian, mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan bahwa jika ingin mendorong pencegahan korupsi harus mengungkap harta para pejabat. Hal ini dilakukan karena banyak sekali pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
“Kita punya data banyak PPATK juga ada data, tapi kita tidak bisa lakukan. Siapapun mau jadi pejabat hartanya harus diperiksa hartanya asalnya darimana, kalau tidak bisa yang sudah main tidak usah diperiksa lagi kita ampuni saja. Itulah rekonsiliasi nasional, kalau mau pejabat yang mau betul2 melayani,” katanya.[Tribunnews]

BTP: Ada Warga Hibahkan Tanah untuk Rusun

Ahok.Org – Pemprov DKI ingin membeli tanah untuk membangun rusun bagi warga tak mampu. Bahkan ada yang menghibahkan tanah mereka pada Pemprov DKI ini.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
“Kita mau beli lahan sekarang. Jadi kalau ada kawasan kumuh. Ada beberapa pemilik lahan yang baik. Seperti keluarga Pak Khatab, beliau punya tanah 2,3 hektar bersertifikat, terus 2,6 hektar girik. Berarti 4,9 hektar. Anak beliau datang dan mengatakan begini ‘Ayah kami tidak ikhlas kalau tanah kami dijual kepada properti. Kalau pada properti pasti semua warga akan diusir. Tapi kalau jual kepada Pemprov, kami mau’” kata Ahok.
Ketika ditanya alasannya, keluarga itu mengatakan bahwa hal itu karena niat Pemprov DKI yang akan menghilangkan kawasan kumuh namun tak mengusir orang miskin.
“Artinya apa? Itu kan tanahnya sudah diduduki oleh penghuni-penghuni yang tidak resmi ini. Kalau dia jual kepada kami murah-murah di bawah NJOP, malah yang tadi saya lihat suratnya yang lahan yang girik dikasih gratis malahan. Jadi kami bayar hanya yang bersertifikat. Itu pun kita bayar akan di bawah NJOP, setengah kira-kira dari NJOP. Nah, kita akan anggarkan,” jelas dia.[Detikcom]

Ahok memberi ucapan selamat pada Paus yang baru.

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima kunjungan duta besar Vatikan untuk Indonesia Uskup Antonio Guido Filipazzi. Dalam kesempatan itu, Ahok sempat memberi ucapan selamat pada Paus yang baru.

Pertemuan yang digelar di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013), itu berlangsung hangat. Ahok mengenakan setelan jas, sementara uskup Antonio memakai jubah keuskupan.
“Biasa duta besar datang untuk silaturahmi, ngomong soal keadilan sosial, kebebasan beragama, itu semua kan ada di Pancasila,” kata Ahok kepada wartawan.
Dalam pertemuan itu, Ahok juga mengaku sempat diberi informasi soal sejarah Paus dan keuskupan di Indonesia sejak tahun 1947. Tak lupa, pria asal Belitung Timur ini pun mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Fransiskus.
“Selamat untuk Paus yang baru, Paus Francis I. Ternyata salah, Paus Francis itu nggak ada 1 atau 2, kata dia. Jadi, selamat buat Paus Francis saja,” ujar Ahok.
Bila ada kesempatan, Ahok juga diundang makan siang di kedutaan. Namun ada harapan lain yang disampaikan Ahok terkait undangan tersebut.
“Saya sih maunya ke gereja Basilika (Basilika Santo Petrus) aja,” kata Ahok sambil tertawa.[Detikcom]

Pasien KJS Ditolak RS Hingga Tewas, Apa Kata Jokowi

Pasien Meninggal, Kartu Jakarta Sehat Tidak Siap?

Royatih harus menelan pil pahit karena Kartu Jakarta Sehat (KJS), tidak dapat menyelamatkan anaknya, Ana Mudrika (14) yang ditolak empat rumah sakit di Ibukota. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis.

Royatih menceritakan, bagaimana ia berjuang agar anaknya bisa sehat. Selasa 5 Maret 2013, Ana pulang dari sekolah mengeluh sakit perut. "Dia muntah-muntah," kata Royatih saat ditemuiVIVAnews di kediamannya di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu 9 Maret 2013.

Awalnya Royatih hanya merawat anaknya di rumah. Dia memberi anaknya obat, namun Ana masih tetap muntah. Akhirnya dibawa ke bidan. Pukul 20.30 malam itu, Ana akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Firdaus dengan bermodalkan KJS.

Ana masuk ke ruang IGD RS Firdaus, dan langsung diinfus. Saat bertanya apakah RS tersebut menerima KJS, sang peawat hanya menjawab "Di sini yang terima KJS cuma pasien dengan penyakit paru-paru,"

Royatih akhirnya tetap memasukkan anaknya di RS itu. Ana langsung diinfus. Besoknya, perut Ana mulai kembung. Perawat lalu memasukkan alat dari hidung yang menurut Royatih untuk membuang kotoran. "Katanya ada infeksi di perut, karena makanan kotor," ujar Royatih.

Tak kunjung sembuh, Royatih lalu keliling RS di Jakarta Utara karena RS Firdaus tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan operasi. Ana harus dirawat di ruang Itensive Care Unit (ICU).

Royatih mendatangi RS Islam Sukapura, RS Koja  RS Mulia Sari dan Rumah Sakit Tugu di Pelabuhan. Jawabannya yang ia dapat sama, ruangan ICU penuh dan tak ada kamar kelas III yang kosong untuk pasien KJS. Akhirnya, Royatih kembali ke RS Firdaus.

Setelah mengadu ke sejumlah pihak termasuk istri Ketua RT yang kemudian melapor ke anggota DPRD Jakarta, RS Islam di Sukapura akhirnya menerima Ana di ICU mereka dengan kondisi yang sudah memburuk. Tim dokter memutuskan untuk mengoperasi Ana karena ada infeksi di pencernaan.

Namun, saat akan dioperasi pada Jumat lalu kondisi Ana melemah. Sabtu pagi, 9 Maret, Ana berpulang. "Anak saya nafasnya sudah tersengal-sengal. Semua alat-alat dipasang, dikasih alat bantu, tetap dipompa, tapi tetap tidak tertolong," kata Royatih.

Seperti diketahui Program Kartu Jakarta Sehat memberikan kesempatan bagi warga miskin maupun yang kaya untuk berobat secara gratis. Akibatnya, pasien di berbagai rumah sakit di Jakarta membludak.

Ini bukan pertama kalinya pasien KJS meninggal. Beberapa waktu lalu, Kisah tragis bayi Dera Nur Anggraini, yang meninggal akibat tidak tertampung di rumah sakit karena ruang  intensif khusus bayi atau Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit-rumah sakit DKI Jakarta penuh. Tidak hanya ruang NICU yang penuh, ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU) juga ikut penuh.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku kewalahan dengan lonjakan pasien di rumah sakit dan puskesmas setelah diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS). Para dokter pun khawatir pelayanan terhadap pasien menjadi tidak maksimal dengan lonjakan tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zainal Abidin, mengatakan idealnya seorang dokter memberikan pelayanan kesehatan selama 15 menit untuk seorang pasien. Namun setelah KJS diterapkan, seorang dokter hanya bisa memeriksa pasiennya selama 5 menit.

Jakarta butuh rumah sakit pemerintah baru?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan kejadian yang sudah beberapa kali terulang tersebut merupakan masalah yang harus terus dibenahi secara bertahap. Ia berjanji KJS akan terus disempurnakan karena manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat Jakarta.

"Tidak usah menutup mata, memang ada fakta realita seperti itu. Kalau tidak ada KJS, ribuan orang yang akan menjadi seperti itu," ujarnya.

Jokowi mengatakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memotong fasilitas kamar kelas II di RSUD rujukan KJS menjadi kelas III. Usaha tersebut diharapkan bisa menurunkan lonjakan pasien pemegang KJS.

"Kelas II sudah dipotong 75 persen jadi kelas tiga, kita harapkan lonjakan seperti ini akan turun," kata mantan Walikota Solo ini. Jokowi juga akan membuat Puskesmas beroperasi 24 jam agar dapat menampung pasien KJS yang ditolak RS karena penuh.

Jokowi menjelaskan layanan call center 119 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus diperluas sehingga warga dapat mengecek langsung layanan rumah sakit dan ketersediaan kamar.

Saat ini, layanan call center 119 baru menggandeng sembilan rumah sakit, yaitu Cipto Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Anak Bunda Harapan, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, dan RSPAD Gatot Subroto. "Nanti diperluas terus," ujarnya.

Jokowi tak segan akan mengancam rumah sakit rujukan KJS yang tidak bisa diajak kerjasama untuk menerima masyarakat untuk berobat. Salah satu ancamannya adalah pemda DKI Jakarta tidak akan memberikan surat penambahan ruangan RS yang tidak bisa diajak kerjasama menyukseskan program KJS.

"Kami pemerintah punya power yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Jokowi.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai Pemprov DKI Jakarta tidak siap dalam menjalankan sistem KJS karena ia telah memprediksi begitu program ini dilakukan maka akan ada lonjakan pasien. Ledakan pasien ini, katanya, tidak diimbangi oleh tenaga medis.

"Saya bukan membela rumah sakit, tapi memang ruangan rumah sakit penuh sedangkan tenaga medis tidak ada. Jika dibiarkan saja dirawat asal-asalan maka bisa satu rumah sakit bisa tertular," katanya saat dihubungi VIVAnews.

Solusi Jokowi yang akan mengurangi Kelas II untuk dijadikan Kelas III pun dirasakan tidak cukup. Jakarta, katanya, membutuhkan RS baru milik pemerintah. RS milik pemerintah saat ini sudah tidak cukup lagi menampung warga Jakarta yang semakin banyak.

"Sudah 10 tahun ini tidak ada RS pemerintah yang baru di tengah gagalnya program Keluarga Berencana (KB)," katanya.

RSUD Kewalahan, Jokowi Renovasi Puskesmas 24 Jam

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku akan secara bertahap melakukan perbaikan agar program Kartu Jakarta Sehat bisa berjalan secara maksimal.

Menurut Jokowi, salah satu perbaikan tersebut dengan menambah fasilitas pada puskesmas 24 jam agar masyarakat pemegang KJS tidak membludak ke RSUD kelas III. Dengan demikian 75 persen kamar rawat inap kelas II bisa dijadikan kamar rawat inap kelas III.

"Renovasi puskesma liat nanti, tahun ini berapa yang akan direnovasi," kata Jokowi di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR RI - Senayan, Minggu, 10 Maret 2013.

Tapi, Jokowi belum bisa menyebutkan secara detail jumlah puskemas yang akan direnovasi. "Lupa jumlahnya, pokoknya ada banyak," ucap Jokowi singkat.

Menurutnya, dalam pembangunan puskesmas 24 jam tersebut harus diselesaikan dulu program yang sudah digagas sebelumnya, yaitu call center 119 yang saat ini baru menghubungkan sembilan rumah sakit saja. "Pembangunan Puskesmas 24 jam kalau sudah rampung ini, sudah rampung itu, satu persatu lah biar fokus," kata Jokowi.

Seperti diketahui Program Kartu Jakarta Sehat memberikan kesempatan bagi warga miskin maupun yang kaya untuk berobat secara gratis. Akibatnya, pasien di berbagai rumah sakit di Jakarta membludak. Dampak membludaknya pasien membuat Ana Mudrika (14) yang ditolak empat rumah sakit di Ibu Kota. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis hingga akhirnya tewas.

Ini bukan pertama kalinya pasien KJS meninggal. Beberapa waktu lalu, ada kisah tragis bayi Dera Nur Anggraini, yang meninggal akibat tidak tertampung di rumah sakit karena ruang  intensif khusus bayi penuh. Tidak hanya ruang NICU yang penuh, ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU) juga ikut penuh.

Jokowi saat membagikan Kartu Jakarta Sehat di Bukit Duri, Manggarai, 12 November 2012.  

Nyawa Ana Mudrika (14), warga DKI Jakarta pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak tertolong setelah terlunta-lunta ditolak empat rumah sakit di Ibukota. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis.

Menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan kejadian yang sudah beberapa kali terulang tersebut merupakan masalah yang harus terus dibenahi secara bertahap.

"Itulah problem yang harus kita selesaikan pada tahap berikutnya. Dokter, medis dan non medis itu problem yang harus diselesaikan dan harus dibenahi," kata Jokowi di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2013

Jokowi mengatakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memotong fasilitas kamar kelas II di RSUD rujukan KJS menjadi kelas III. Usaha tersebut diharapkan bisa menurunkan lonjakan pasien pemegang KJS.

"Kelas II sudah dipotong 75 persen jadi kelas tiga, kita harapkan lonjakan seperti ini akan turun," kata mantan Walikota Solo ini.

Jokowi menjelaskan layanan call center 119 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus diperluas sehingga warga dapat mengecek langsung layanan rumah sakit dan ketersediaan kamar.

Saat ini, layanan call center 119 baru menggandeng sembilan rumah sakit, yaitu Cipto Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Anak Bunda Harapan, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, dan RSPAD Gatot Subroto. "Nanti diperluas terus," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ana Mudrika, warga Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, pulang dari sekolahnya di SMP Nusantara sambil mengeluh sakit di bagian perut pada Selasa, 5 Maret 2013. Oleh ibunya, Royati, Ana dibawa ke klinik dekat rumah, namun karena tak kunjung membaik. Dia lalu dibawa ke rumah sakit, tapi berkali-kali ditolak dengan berbagai dalih. Nyawanya pun tak tertolong lagi. (Selengkapnya baca: Perjuangan Royatih "Mengemis" Rumah Sakit Pakai KJS).

Tak Mampu Negosiasi dengan JICA, Jokowi Rombak Jajaran PT MRT Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat tentang penentuan pembuatan mass rapid transit (MRT) di Balai Kota Jakarta. (sumber: JG Photo)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan jajaran PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, selaku pelaksana pembangunan transportasi massal berbasis mass rapid transit berbentuk subway.
Langkah ini menyusul belum adanya keputusan tetap kelanjutan pembangunan sistem transportasi massal tersebut.
Menurut sumber, perombakan dilakukan pada jajaran komisaris dan direksi. Kabar yang berkembang penggantian termasuk Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan terjadi perombakan dan pergantian dalam tubuh PT MRT Jakarta.
Perombakan terjadi dalam jajaran komisaris badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut. Namun, Basuki membantah bila pergantian tersebut berdampak negatif bagi perkembangan pembangunan MRT.
Pria yang arkab disapa Ahok ini menegaskan, perombakan untuk memajukan proses pembangunannya termasuk dalam melakukan negosiasi Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Pergantian komisaris tersebut bukan karena diberhentikan atau tanpa alasan. Melainkan masa kerja komisarissudah selesai. Jadi kita butuh komisaris yang bisa negosiasi dengan JICA. Penggantinya harus yang bisa nego dengan JICA. Juga kita butuh yang mengerti soal MRT," kata Basuki, Sabtu, Jakarta (9/3).
Menanggapi isu tersebut, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo menerangkan pergantian dalam tubuh komisaris merupakan hal yang biasa. Karena setiap orang yang bekerja mempunyai masa tugas masih-masing.
"Bukan pergantian, orang kan punya masa tugas masing-masing," katanya.
Mengenai kabar pergantian direksi, termasuk dirinya yang diganti, Tribudi hanya tersenyum. "Wah saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada pergantian dari gubernur. Tapi kalau itu terjadi, ya itu kan kewenangan gubernur," tuturnya.
Terkait kelanjutan proses pembangunan MRT, Tribudi menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta. Semua pemenang lelang fisik yang telah dilakukan pada tahun lalu akan diserahkan kepada Gubernur untuk segera diputuskan pemenangnya.
"Perkembangannya sudah oke. Legal sudah tidak ada masalah. Paling minggu-minggu ini akan ada kepastian lanjutan proses MRT," ungkapnya.

Penangkapan Hercules Dinilai Upaya Pengalihan Isu

Polda Dalami Dugaan Pemerasan Kelompok Hercules

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Bayuseno belum memastikan jumlah tersangka kasus razia preman, yang antara lain membekuk Hercules Rozario Marshal, dan kelompoknya di Jakarta Barat, Jumat (8/3) malam.
“Masih diperiksa. Ini semua masih dalam pemeriksaan Polda,” kata Putut yang ikut dalam rombongan penjemput Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (9/3).
Mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan kelompok itu, kata Putut, juga masih didalami. Putut mengatakan, penangkapan kelompok Hercules merupakan bagian dari operasi premanisme yang dijalankan Polri.
Saat dilakukan operasi di Kembangan, Jakarta Barat, kemarin, kelompok Hercules yang sedang beraksi berhasil diamankan. Operasi premanisme itu sendiri merupakan upaya penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Penangkapan Hercules Dinilai Upaya Pengalihan Isu

Hercules Rojario Marshal diamankan polisi. (sumber: Suara Pembaruan)

Jakarta - Pengamat Kepolisian, Komisaris Besar (Purn) Alfons Loemau mengatakan penangkapan Hercules Rojario Marshal tidak jelas masalahnya. Dia menegaskan, jangan sampai penangkapan Hercules tersebut sebuah komoditas pengalihan isu atau mencari popularitas murahan.
"Buktikan atau tunjukan kesalahannya seperti apa, jangan sampai bikin seperti sate, kumpulkan daging demi daging, lalu ditusuk, dan baru diangkat. Kalau ada warga negara yang punya popularitas lalu kenapa? Kenapa polisi tidak gunakan Hercules sebagai potensi masyarakat agar bisa ikut menentramkan masyarakat. Jadi strateginya, strategi rangkul," ujar Alfons usai diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).
Menurutnya, kejadian penangkapan Hercules ini merupakan pengalihan isu karena belakangan diketahui Hercules yang memimpin ormas kepemudaan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) menyatakan dukungan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi presiden.
Namun, tiba-tiba jajaran Polda Metro Jaya menangkap Hercules dan kelompoknya atas dugaan pemerasan pada Jumat (8/3) petang.
"Di saat bersamaan, saat ini terlalu banyak kejadian yang menjadi perhatian publik. Tapi baru ditangkap sekarang itu tidak jelas masalahnya," ucapnya.
Alfons menegaskan, setiap warga negara, termasuk Hercules, memiliki hak politik. Dengan begitu, tidak ada masalah bila saat ini Hercules dekat dengan tokoh parpol.
Menurut Alfons, kepolisian pun tidak perlu khawatir bila saat ini nama Hercules makin tenar. Justru seharusnya kepolisian bisa merangkul dan menggunakan Hercules sebagai mitra dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Hercules dan sekitar 50 orang yang diduga anak buahnya ditangkap berdasarkan laporan dari warga setempat yang resah atas kehadiran kelompok itu.
Kelompok Hercules dituduh melakukan provokasi dan memeras pengembang ruko Tjakra Multi Strategi dan apartemen Belmont Residence yang berlokasi di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.
Namun, Hercules dan kelompoknya justru menganggap pembangunan ruko dan apartemen itu telah menutup akses jalan warga di perumahan Kebon Jeruk Indah yang sudah ada lebih dahulu.