Konsep Jakarta Smart City Versi Ahok

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam berbagai kesempatan sering mengucapkan programnya membuat Jakarta menjadi smart city. Bagaimana sebenarnya konsep Smart City versi Ahok?

“Smart city itu termasuk membuat otak orang itu penuh, dompetnya penuh dan perutnya juga penuh. Kalau enggak bisa membuat ketiga itu, bukan smart city namanya. Yang lain-lainnya itu mah ekses saja, yang penting kan orangnya,” kata Ahok kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).

Untuk bisa mewujudkan gagasan tersebut, menurut Ahok ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain konsistensi untuk menata kota sesuai peruntukannya. “Jangan diubah-ubah, kalau memang untuk lahan hijau segala macam. Itu penting dan itu dasarnya,” tegasnya.

Berikutnya, bicara teknologi. Ahok mengklaim jalur wifi saat ini sudah terbangun sampai ke tingkat kelurahan. Ke depannya, giliran wilayah RT/RW yang digenjot untuk punya jaringan wifi.

“Lalu kita pengen semua tiang listrik kita itu diganti LED lalu dipasangin mikrocell, kan udah 4G sekarang. Tinggal dipasangin CCTV, yang nanti akan kita bagi ke polisi, TNI AD supaya mereka bisa bantu jaga keamanan, kita kerjasamalah,” jelasnya.

Tak kalah penting, soal transportasi. Dalam konsep Ahok, smart city berarti mendorong transportasi nyaman dan murah dengan cara mensubsidi transportasi umum.

“Tapi yang paling penting lagi, smart city itu berarti seleksi manusianya. Makanya anda gak boleh tutup kota Anda, supaya nanti terjadi seleksi alam. Yang paling kreatif dan inovatif, itulah yang akan tinggal di kota, lainnya akan otomatis tergeser,” ujarnya.

Seleksi ini akan dilakukan dengan cara menghilangkan kawasan kumuh. Namun bagi yang baru mencoba peruntungan, ia memastikan kotanya tetap ramah dengan adanya fasilitas rusunawa, pasar rakyat, PKL, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan yang ditanggung pemerintah.

Lalu bagaimana dengan persiapan anggaran untuk mewujudkan cita-cita pembangunan smart city itu? Ahok menyatakan akan menerapkan sistem ‘barter’ dengan para pengusaha dan pengembang.

“Anggaran gak masalah. Kita tukar menukar, kan kita masih punya ruang bawah tanah, udara, dan pulau. Jadi nanti kita mau bargaining dengan pengusaha. Anda kita kasih hak untuk bangun ruang udara, bawah tanah maupun pulau, tapi anda bangunin saya dong transportasi, jalan inspeksi, rapiin waduk dan sungai,” ucap mantan Bupati Belitung Timur itu. [Detikcom]

Basuki Didaulat Buka Earoph World Congress ke 24

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri pembukaan Earoph World Congress ke 24 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, 10-13 Agustus 2014. Ahok yang mengenakan jas biru mewakili pemerintah DKI Jakarta didaulat memberikan pidato pembukaan singkat sekitar 15 menit.

Ahok menyampaikan pidato pembukaan dalam bahasa Inggris tanpa teks.

“Ketika saya ingin memindahkan warga yang duduki Waduk Pluit tiba-tiba ada lembaga yang nuntut saya dan Pak Jokowi dengan alasan melanggar HAM. Tapi bukannya kalau kita tetap membiarkan mereka menduduki itu justru kita melanggar HAM mereka untuk hidup layak? Akhirnya kita memidahkan mereka ke rusunawa yang full furnished,” kata Ahok dalam bahasa Inggris di lokasi, Senin (11/8/2014).

Ahok juga menyinggung tentang rencana pembangunan Jakarta menuju smart city. Langkah-langkah yang ditempuhnya yakni dengan merumahkan warga di pinggiran waduk ke rumah rusunawa dan menata PKL. Selain itu dia juga mengungkapkan rencana pembangunan LRT 3 tahun lagi serta penerapan CCTV di seluruh wilayah kota lewat kerjasama dengan provider.

Kongres yang dibuka oleh Menteri PU, Djoko Kirmanto tersebut adalah event tahunan yang digelar oleh EAROPH, organisasi multi-sektoral non pemerintah yang terafiliasi PBB. EAROPH merupakan singkatan dari Eastern Regional Organization for Planning dan Human Settlements atau Organisasi Kawasan Timur untuk Perancangan dan Penempatan Manusia.

Kongres tersebut dihadiri perwakilan negara anggota seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, India, Hong Kong, Filipina, Bangladesh dan Thailand, serta belasan Wali Kota dari berbagai kota di Indonesia. [Detikcom]