Friday, March 15, 2013

BTP: Gaji Honorer di Bawah UMP, Itu Kurang Ajar!


Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berang setelah mendengarkan keluhan pegawai tata usaha dari berbagai sekolah negeri di Jakarta, bahwa upah mereka jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP).

Pasalnya dalam instruksi yang dikeluarkan Pemprov DKI, upah yang seharusnya diterima pegawai honorer sesuai dengan Upah Minimum Provinsi 2013 yakni sebesar Rp2,2 juta. Namun nyatanya, para pegawai hanya menerima honor Rp1 juta setiap bulannya.
“Prinsipnya kita sudah instruksikan kontrak perjanjiannya. Begitu kerja perjanjiannya tidak dikasih UMP. Itu kurang ajar juga kan,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Karena itu, mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan akan mengambil alih tupoksi bagian umum. “Kalau begitu caranya, kita sudah minta bagian umum ambil alih aja. Kita jadikan honorer kita saja, swasta kelola saja,” terang dia.
Kemarin, puluhan pegawai honorer menggeruduk kantor Balai Kota DKI Jakarta. Dari puluhan pegawai yang ada, rata-rata mereka telah mengabdi lebih dari lima tahun. Bahkan, berapa dari pegawati honorer ini sudah bekerja selama belasan tahun.[Okezone]

Basuki: Cegah Korupsi, Harta Pejabat Harus Diungkap


Foto Ahok.OrgAhok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cukup melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi harus meratifikasi Undang-undang no 7 tahun 2006.
“Jauh lebih dalam dari itu, seseorang harus bisa membuktikan jumlah harta, kebutuhan hidup, dan pajak yang dibayar yang seuai berapa? Kalau tidak sesuain anda tidak boleh jadi pejabat, itu yang penting,” kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
Ahok menjelaskan wajar jika mengaji besar untuk pejabat untuk mencegah tindakan korupsi. Pasalnya, tidak adil jika ada pejabat yang jujur digaji dengan nilai yang sangat kecil. Sedangkan, para pekerja di swasta mendapatkan gaji yang jauh berkali-kali lipat diatas para pejabat.
“Misalkan kalau bupati yang jujur hanya digaji 5-6 juta mana cukup, kan tidak lucu. sementara profesional di bank bisa Rp150-200 juta per bulan gajinya. Itu besar tidak sesuai dengan kondisi rakyat kita, Kalau memang tidak sesuai tangkap saja pejabat dengan gaji kecil tapi bisa bermewah-mewahan. Kenapa tidak pernah teriak.  Jangan pejabat digaji gaji besar lalu anda teriak,” imbuhnya.
Kemudian, mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan bahwa jika ingin mendorong pencegahan korupsi harus mengungkap harta para pejabat. Hal ini dilakukan karena banyak sekali pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
“Kita punya data banyak PPATK juga ada data, tapi kita tidak bisa lakukan. Siapapun mau jadi pejabat hartanya harus diperiksa hartanya asalnya darimana, kalau tidak bisa yang sudah main tidak usah diperiksa lagi kita ampuni saja. Itulah rekonsiliasi nasional, kalau mau pejabat yang mau betul2 melayani,” katanya.[Tribunnews]

BTP: Ada Warga Hibahkan Tanah untuk Rusun






Ahok.Org – Pemprov DKI ingin membeli tanah untuk membangun rusun bagi warga tak mampu. Bahkan ada yang menghibahkan tanah mereka pada Pemprov DKI ini.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
“Kita mau beli lahan sekarang. Jadi kalau ada kawasan kumuh. Ada beberapa pemilik lahan yang baik. Seperti keluarga Pak Khatab, beliau punya tanah 2,3 hektar bersertifikat, terus 2,6 hektar girik. Berarti 4,9 hektar. Anak beliau datang dan mengatakan begini ‘Ayah kami tidak ikhlas kalau tanah kami dijual kepada properti. Kalau pada properti pasti semua warga akan diusir. Tapi kalau jual kepada Pemprov, kami mau’” kata Ahok.
Ketika ditanya alasannya, keluarga itu mengatakan bahwa hal itu karena niat Pemprov DKI yang akan menghilangkan kawasan kumuh namun tak mengusir orang miskin.
“Artinya apa? Itu kan tanahnya sudah diduduki oleh penghuni-penghuni yang tidak resmi ini. Kalau dia jual kepada kami murah-murah di bawah NJOP, malah yang tadi saya lihat suratnya yang lahan yang girik dikasih gratis malahan. Jadi kami bayar hanya yang bersertifikat. Itu pun kita bayar akan di bawah NJOP, setengah kira-kira dari NJOP. Nah, kita akan anggarkan,” jelas dia.[Detikcom]

My Blog List