Wednesday, March 12, 2014

Marahi Pejabat PNS DKI, Basuki Gebrak Meja 3 Kali


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali naik pitam terhadap pejabat Pemprov DKI Jakarta saat memimpin sebuah rapat. Penyebabnya adalah rumitnya birokrasi dan administrasi jika swasta ingin menyumbang sesuatu dan memasang iklan di dalamnya. 

Saat memasuki ruang rapat, tanpa basa-basi, Basuki langsung bicara dengan nada tinggi dan seolah memarahi para pejabat DKI yang berada di samping kirinya. 

"Di mana salahnya mau menyumbang bus, terus ditolak, dan mesti bayar pajak reklamenya? Mungkin DKI memang sengaja mau batalkan dan lebih suka nyolong-nyolong dari tender," kata Basuki dengan nada tinggi, di Balaikota Jakarta, Selasa (11/3/2014). 

Pertemuan ini beragendakan serah terima 30 bus sedang dari beberapa perusahaan swasta kepada Pemprov DKI. Selain menyumbang transjakarta, pihak swasta hanya menginginkan memasang reklame di bus tersebut. Hanya, Pemprov DKI menarik pajak reklame dari bantuan tersebut. 

Basuki tidak sepakat dengan peraturan tersebut. Menurut dia, seharusnya perusahaan yang menyumbang transjakarta dibebaskan untuk memasang reklame. Muka Basuki memerah karena terus mengeluarkan pernyataan dengan nada yang tinggi karena heran. Berulang kali Basuki mengangkat telunjuknya ke arah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Kepala Biro Hukum Sri Rahayu, dan Asisten Sekda bidang Pembangunan Wiriyatmoko. 

"Mereka ini menyumbang, lho. Aku enggak mengerti, orang maunyumbang bus, pakai duit dia, kenapa mereka mesti bayar pajak iklan juga?" tekan Basuki sambil menggebrak meja yang cukup mengagetkan para peserta rapat. 

Basuki tak habis pikir mengapa BPKD mempersulit pihak swasta dengan birokrasi yang rumit. Pihak swasta diharuskan mengurus berkas berulang kali ke BPKD. Kemudian, Basuki bertanya kepada Pargaulan Butar-Butar, Kepala Unit Pengelola Transjakarta. Dengan nada tinggi, Basuki bertanya apakah Jakarta saat ini tidak membutuhkan transjakarta? 

Butar-Butar kemudian mengangguk tanda mengiyakan bahwa Jakarta membutuhkan transjakarta. Basuki juga heran mengapa DKI lebih memilih untuk mengoperasikan transjakarta yang memiliki komponen yang tidak sesuai, daripada menerima sumbangan bus dari swasta. 

Kemudian, Kepala BPKD Endang Widjajanti menyanggah pernyataan Basuki. Endang memiliki alasan mengapa pihaknya menarik pajak reklame di tubuh bus. Menurut dia, apabila DKI tidak menarik pajak, maka negara akan mengalami kerugian. 

Mendengar itu, Basuki kembali menggebrak meja. "Merugikan negara di mana? Kasih saya hitungannya, enggak masuk akal itu. Benar-benar BPKD ini keterlaluan. BPKD brengsek, udah bajingan ini," ujar Basuki lagi sambil kembali menggebrak meja.

No comments:

Post a Comment

My Blog List